Bisnis.com, JAKARTA -- Lembaga riset dan pendidikan independen, Supply Chain Indonesia, berpendapat reformasi logistik nasional harus dirumuskan dalam suatu dokumen perencanaan jangka panjang secara komprehensif dalam suatu rencana induk (masterplan).
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menilai rencana induk ini harus merupakan rencana pembangunan terintegrasi antar sektor dan antar wilayah.
"Program-program di dalamnya merupakan integrasi program antar kementerian atau lembaga terkait, maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah," katanya kepada Bisnis, Kamis (5/7/2018).
Dengan demikian, lanjut Setijadi, dokumen tersebut menjadi acuan bersama untuk para pihak terkait dalam perencanaan perbaikan dan pengembangan logistik nasional. Rencana induk tersebut pun harus berorientasi ke outcome, bukan output.
"Sistem logistik yang dikembangkan harus berperan penting dalam peningkatan daya saing produk atau komoditas dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia baru mendapat suntikan dana dari Bank Dunia senilai US$300 juta guna membenahi dan mereformasi sektor logistik untuk mengurangi biaya sekaligus meningkatkan keandalan logistik maritim.
Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia dan Timor Leste Rodrigo A. Chavez menyatakan pinjaman untuk Indonesia merupakan yang kedua dalam program Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan (DPL) yang tahap pertamanya disetujui pada November 2016.
Dia memandang sektor logistik yang efisien sangat penting bagi pertumbuhan sektor manufaktur, pertanian, dan jasa.
Logistik yang lebih baik diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan menurunkan harga barang dan jasa di daerah pelosok, terutama di kawasan timur.
Bank Dunia menilai operasi pelabuhan yang tidak efisien, pasar layanan logistik yang tidak kompetetif, serta prosedur perdagangan yang panjang, menghambat daya saing Indonesia.
Pelabuhan sering menjadi titik penghambat dalam rantai logistik Indonesia, akibat infrastruktur yang terbatas, regulasi, dan produktivitas yang rendah.
