Bisnis.com, JAKARTA -- Guna mengentaskan masalah backlog perumahan, konsultan perumahan menilai para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak 2018 bisa merumuskan program pembangunan perumahan yang tak bergantung pada swasta.
Vice President Coldwell Banker Commercial Advisory Group Dani Indra Bharata mengatakan salah satu penyebab tingginya angka backlog perumahan di Indonesia adalah masin minimnya peran pemerintah ketimbang swasta,
"Partisipasi penyediaan perumahan oleh BUMD misalnya. Jadi tidak semua diserahkan ke swasta," ungkap Dani kepada Bisnis, Rabu (27/6/2018).
Dia menilai jika program pembangunan perumahan hanya dilimpahkan kepada swasta, maka pihak swasta akan berhitung mengenai kelayakan proyek. Umumnya, kata Dani, ada pengembang yang mengkhususkan di kelas menengah ke bawah, dan sebaliknya. Masing-masing sudah punya perhitungan sendiri.
"Selama ini partisipasi swasta masih lebih tinggi dalam penyediaan perumahan untuk mengatasi backlog dibanding pemerintah. Sementara pemerintah cenderung dari pusat yang terjun. Sehingga keterlibatan pemerintah daerah dapat lebih ditingkatkan," usul Dani.
Sementara itu, kepala daerah harus pula mempertimbangkan soal alokasi anggaran bagi infrastruktur sertaerencanaan tata ruang yang memudahkan pengembangan pemukiman untuk kelas tersebut.
Baca Juga
Menurut Dani, untuk proyek perumahan kelas menengah hingga atas, dibutuhkan ketegasan dalam perencanaan tata ruang dari pemerintah daerah. Dia menegaskan pentingnya regulasi yang membuat ketertiban dalam pelaksanaan di lapangan.
"Agar ada integrasi yang baik antar perumahan dalam kerangka sebuah kawasan perkotaan atau kawasan pengembangan terpadu," sambung Dani.
Dengan demikian, adanya pengaturan yang baik dari sisi rencana tata ruang yang perlu di taati oleh seluruh pengembang.
