Bisnis.com, JAKARTA — PT Mass Rapid Transit Jakarta memastikan penandatanganan perjanjian pinjaman proyek moda raya terpadu fase kedua sebesar Rp25,10 triliun dilakukan bulan depan.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan bahwa mundurnya penandatanganan perjanjian pinjaman dari target awal pada Juni 2018 hanya disebabkan persoalan administrasi dan terpotong libur Lebaran.
“Agak mundur karena administrasi saja. proses penganggaran dananya sudah selesai tinggal agreement Juli nanti,” katanya saat ditemui di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Senin (25/6/2018).
Sebelumnya, PT MRT Jakarta sudah mendapat persetujuan dari DPRD DKI untuk memperoleh pinjaman proyek sebesar Rp25,10 triliun sejak Agustus 2017. Setelah itu, proses penganggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Nantinya, pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembangunan moda raya terpadu (MRT) Jakarta fase kedua dan Rp2,56 triliun untuk biaya variations order dan penyesuaian harga fase pertama.
Biaya tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan pembangunan pada fase pertama sebesar Rp16 triliun karena dalam pengerjaan proyek fase kedua lebih banyak konstruksi bawah tanah meskipun panjang jalur lebih pendek.
Baca Juga
William menargetkan pemancangan tiang perdana proyek fase kedua dapat dimulai pada akhir tahun ini, sedangkan konstruksi bisa dimulai pada pertengahan tahun depan.
Saat ini, kata William, perusahaan masih berkutat untuk menyelesaikan pembebasan lahan untuk trase Bundaran HI hingga Kampung Bandan tersebut.
Rencananya, jalur MRT fase kedua Bundaran HI—Kampung Bandan mencapai 8,30 kilometer dengan tujuh stasiun bawah tanah yaitu Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok dan Kota.
Sementara itu, satu depo dibangun di atas tanah berlokasi di Kampung Bandan.
“Masih berproses pembebasan lahan. Kami harapkan semua tanah sudah selesai saat mulai konstruksi pada pertengahan tahun depan,” jelasnya.
