Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta serius dalam menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha swasta dalam upaya memperbaiki iklim daya saing antar negara.
Pasalnya, dari hasil IMD World Competitiveness Yearbook 2018, Indonesia berada pada peringkat 43 atau turun dari tahun lalu yang masih di peringkat 42. Secara keseluruhan, penilaian ini dilakukan terhadap 63 negara.
Managing Director Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan masih ada kabar baik yaitu peringkat Indonesia dalam kawasan Asia Pasifik meningkat dari posisi 12 menjadi ranking 11.
Jika mengacu pada studi ini, terangnya, titik krusial yang dihadapi Indonesia terletak pada semua komponen pembangunan.
Komponen kinerja ekonomi saat ini memerlukan perhatian dengan harapan mampu menstimulasi pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, pada komponen efisiensi pemerintahan, titik krusial pembenahan perlu dilakukan pada kerangka institusional, hukum bisnis, dan kerangka sosial di dalam pemerintahan itu sendiri.
"Pada komponen efisiensi bisnis, aspek yang perlu dibenahi terletak pada daya produktivitas dan efisiensi bisnis," papar Toto, Rabu (6/6/2018).
Pada sektor infrastruktur, titik krusial terletak pada semua aspek daya dukung pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur dasar, teknologi, infrastruktur ilmiah, kesehatan dan lingkungan, serta edukasi.
Sejumlah permasalahan pada pemerintahan dan pihak swasta memerlukan ruang harmonisasi agar kebijakan publik dan bisnis dapat beririsan membentuk pertumbuhan ekonomi yang solid.
"Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini pada kisaran 5,1% - 5,2%, daya dukung manajemen sangat diperlukan. Pemahaman manajemen tata kelola kebijakan publik harus dapat memahami tata kelola pada sektor swasta sebagai entitas bisnis," ujarnya.
Beberapa keunggulan dalam komponen yang dilihat dalam survei ini merupakan posisi strategis Indonesia dalam perekonomian global. Sejumlah aspek itu mencakup kebijakan ketenagakerjaan, pajak, dan pasar tenaga kerja.
Jika dilihat lebih lanjut, ketiga sektor itu merupakan enabler factor pada sektor industri dan pembangunan infrastruktur fisik. Hanya saja, daya dukung infrastruktur masih memerlukan akselerasi atau percepatan pada saat yang bersamaan.
"Hal ini mengingat semua sektor pada komponen infrastruktur yang dimiliki Indonesia sekarang relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga," sebut Toto.
