HSBC Rilis Survei Perdagangan Global Terbaru, Bagaimana Dampak Perang Dagang?

HSBC merilis hasil survei perdagangan di tingkat global untuk mempelajari sentimen dan ekspektasi bisnis terhadap industri perdagangan global untuk 12 bulan mendatang.
Fajar Sidik | 21 Mei 2018 12:49 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menperin Airlangga Hartarto (kiri), Dirut Pelindo II Elvyn G. Masassya (kedua kiri), Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah), Menhub Budi Karya Sumadi dan Mendag Enggartiasto Lukita menekan tombol pelepasan ekspor komoditas Indonesia menggunakan kapal kontainer berukuran raksasa, di Terminal JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/5/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA -- HSBC merilis hasil survei perdagangan di tingkat global untuk mempelajari sentimen dan ekspektasi bisnis terhadap industri perdagangan global untuk 12 bulan mendatang.

Pada Januari 2018 lalu, HSBC menyelenggarakan survei perdagangan di tingkat global yang dilaksanakan di 26 pasar/negara yang kemudian menghasilkan laporan terbaru HSBC yang berjudul: Navigator: Now, Next and How for Business.

Mengutip laporan resmi HSBC yang diterima Bisnis.com pada Senin (21/4/2018), dari 6.000 perusahaan yang disurvei secara global, 61% memandang bahwa pemerintahan negara-negara di dunia semakin protektif terhadap ekonomi domestik mereka. Sentimen ini paling banyak diekspresikan perusahaan-perusahaan di Timur Tengah dan Afrika Utara (70%), Asia Pasifik (68%), Amerika Serikat (61%) dan Eropa (50%).

Oleh sebab itu, tren bisnis global mayoritas melakukan pengembangan peluang perdagangan dengan mencari mitra regional. Hal ini melalui pertimbangan bahwa hampir tiga perempat (74%) perdagangan luar negeri di Eropa dan Asia Pasifik dilakukan di wilayah mereka sendiri. Tren ini diprediksi akan berlanjut selama tiga sampai lima tahun mendatang sebagai rencana ekspansi bisnis perusahaan.

Dalam aspek kebijakan pemerintah, kebijakan yang dibuat untuk memperkuat hubungan regional, seperti Belt and Road Initiative (40%) dan ASEAN 2025 (37%) yang paling banyak disebut sebagai kebijakan yang akan membawa dampak positif bagi perusahaan-perusahaan internasional.

"Secara keseluruhan, perusahaan telah menunjukkan kelincahan yang luar biasa dalam menavigasi bisnis mereka dalam lanskap kebijakan perdagangan yang sedang berubah. Mereka semakin tahu caranya mengadaptasikan rencana bisnis dan hubungan bisnis agar bisa terus berpartisipasi dalam rantai pasokan yang tengah bergeser," kata Noel Quinn, Chief Executive, Global Commercial Banking, HSBC Group dalam pernyataan tertulisnya.

"Strategi mereka termasuk meningkatkan perdagangan regional, mendirikan usaha patungan atau mendirikan anak usaha di lebih banyak pasar, dan memanfaatkan setiap peluang yang muncul dalam tren permintaan konsumen dan tren teknologi digital. Dengan mengambil waktu untuk memahami faktor-faktor pendorong dan penghambat perdagangan, pemimpin bisnis dapat mengidentifikasi segala risiko dan peluang, dan membuat keputusan yang matang untuk pertumbuhan di masa depan,” sambung Noel.

Sentimen Indonesia Terhadap Proteksionisme Global

Negara-negara di ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura dan Indonesia juga termasuk dalam sampel 26 pasar negara yang menjadi lokasi survei untuk laporan Navigator: Now, Next and How for Business. Indonesia saat ini merupakan pasar negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara yang memiliki ambisi untuk naik dari posisi ke-16 secara global menjadi ke-7 pada tahun 2030. Pada saat itu, Indonesia berharap memiliki basis konsumen sebanyak 135 juta, dimana 71% dari jumlah tersebut akan tinggal di daerah perkotaan, dan 86% akan berkontribusi terhadap PDB Indonesia.

Peningkatan ekonomi Indonesia didukung oleh kenaikan harga komoditas, pertumbuhan global yang lebih kuat, peningkatan perdagangan internasional, serta kondisi moneter dan keuangan yang relatif akomodatif. Bank Indonesia melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai 5,05% sepanjang tahun 2017 yang didominasi oleh dukungan ekspor dan investasi. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang mencapai 5,02%. Melihat pertumbuhan dan daya tahan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat, Bank Dunia pun optimis memperkirakan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5,3% pada 2018/2019.

“Pertumbuhan ini didukung oleh beberapa faktor seperti keseimbangan positif perdagangan karena permintaan global yang tinggi dan meningkatkan prospek ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pemerintah Indonesia, yang telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan ekonomi dan mendanai proyek-proyek infrastruktur,” kata Catherine Hadiman, Direktur Commercial Banking, PT Bank HSBC Indonesia.

Menurut laporan Navigator: Now, Next and How for Business, inisiatif perdagangan diharapkan memiliki dampak positif atau cenderung netral terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia. Proses integrasi ASEAN yang sedang berlangsung pun dilihat secara optimis mampu membawa potensi bisnis besar selama beberapa tahun ke depan. Sama seperti tren global yang cenderung fokus mencari mitra perdagangan di tingkat regional, fokus mitra perdagangan Indonesia adalah di negara-negara tetangga di kawasan Asia dengan Singapura (57%) dan Malaysia (43%), dan Jepang (37%)mitra dagang penting mereka bersama dengan Jepang (37%).

“Meningkatnya proteksionisme global mendorong perusahaan untuk memilih pendekatan perdagangan yang lebih bersifat regional atau homogen dalam beberapa tahun terakhir. Ini menguntungkan ASEAN yang memiliki komitmen untuk terus membangun dan mempertahankan momentum bisnis di kawasan tersebut. Bisnis di Indonesia harus didorong oleh pendekatan proaktif pemerintah untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan, dan untuk siap memanfaatkan segala peluang yang tercipta,” tambah Hadiman.

Infrastruktur Jadi Kunci

Masih dalam perspektif Indonesia, ekonomi global yang sehat seharusnya mampu mendukung kenaikan harga komoditas dan volume perdagangan untuk Indonesia pada tahun 2018. Namun, pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang bergantung pada komitmen penuh pemerintah untuk meningkatkan investasi infrastruktur, dan mengurangi biaya melakukan bisnis.

HSBC Navigator: Now, Next and How for Business memperlihatkan bahwa prospek perdagangan jasa – atau trade services juga bertumbuh positif. Kontributor utama pertumbuhan layanan adalah investasi infrastruktur publik, peluang bisnis di dalam dan luar negeri, dan iklim politik yang menguntungkan.

Hampir dua pertiga (61%) dari pelaku bisnis di Indonesia mengharapkan peningkatan volume perdagangan jasa dalam jangka waktu 12 bulan ke depan, dimana investasi dalam program infrastruktur publik (30%) dan peluang offshoring / onshoring (27%) menjadi faktor pendorong utama yang mampu memicu pertumbuhan perdagangan jasa.

Hal ini sejalan dengan tren di pasar Asia lainnya di mana keduanya pun menjadi pendorong utama, dan sesuai dengan rata-rata hasi survei global yang juga memiliki harapan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan jasa (61%). Situasi politik yang kondusif juga membantu pertumbuhan, pada tingkat yang sama dengan rata-rata global. Para pelaku bisnis di Indonesia berupaya mengembangkan portofolio layanan mereka dengan menawarkan layanan bernilai tambah (26%), layanan baru (24%) dan mengakuisisi bisnis lain (20%).

Masih dari laporan Navigator: Now, Next and How for Business, meningkatnya investasi program infrastruktur publik, reformasi regulasi yang ramah bisnis, serta pelonggaran kondisi moneter, ekspor dan impor diproyeksikan meningkat. Kenaikan harga komoditas pada kuartal terakhir 2017 memberi harapan hingga 74% pelaku bisnis akan meningkatnya volume perdagangan.

“Infrastruktur adalah faktor kunci untuk membuka potensi Indonesia, dan manfaat jangka panjang dari program infrastruktur Indonesia yang, sementara ada juga peluang langsung untuk bisnis lokal dan investor,” ujar Hadiman.

Sejalan dengan meningkatnya sentimen pertumbuhan, kebutuhan finansial di sektor perdagangan diharapkan meningkat dan menjangkau pangsa pembiayaan yang lebih luas. Tantangan utama yang dihadapi oleh pebisnis Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perdagangan adalah biaya transaksi yang tinggi (32%), lingkungan politik yang tidak menguntungkan (29%) (Pilkada yang akan datang dapat menyebabkan gangguan), dan volatilitas nilai tukar (27%).

Tag : survei, hsbc, perang dagang AS vs China
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top