Bisnis.com, JAKARTA - Tren defisit neraca perdagangan menjadi peringatan dini bagi pemerintah di tengah volatilitas nilai tukar rupiah. Dengan kondisi tersebut pemerintah perlu segera menyiapkan strategi jangka pendek supaya imbasnya ke stabilitas pengelolaan ekonomi tak terlalu siginifikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sebenarnya selama ini terus menekankan supaya menggunakan seluruh tenaga untuk menggenjot ekspor dan investasi. Meski demikian, dia menganggap defisit perdagangan senilai US$1,63 miliar ini dipengaruhi beberapa aspek.
Pertama, karena situasi perekonomian yang dia klaim sedang tumbuh tinggi, hal itu ditunjukkan impor yang sebagian merupakan raw material. Kedua, faktor menjelang bulan puasa yang membuat kenaikan barang-barang konsumsi.
"Oleh karena itu, fokus pemerintah tetap sama, kami tetap minta supaya seluruh effort dilakukan untuk memperbaiki produksi dalam negeri," kata Sri Mulyani di Depok, Rabu (16/5/2018).
Soal ekpsor, pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan bagi industri berorientasi ekspor dengan peluncuran pusat logistik berikat generasi kedua. Skemanya bagi barang lokal yang masuk ke dalam PLB, barang ini telah dianggap telah diekspor sehingga mendapatkan insentif berupa pembebasan pajak.
Selain itu bagi untuk mendorong ekspor produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) otoritas fiskal juga telah membuat PLB khusus e-commerce atau perdagangan daring. Dengan berbagai kebijakan ini, termasuk stimulus fiskal di dalamnya, minat eksportir Indonesia makin terpacu implikasinya ekspor Indonesia juga bakal naik.
Sementara itu dari sisi investasi, paket insentif yang diberikan pemerintah juga diharapkan makin menambah minat para pelaku usaha. Hanya saja, menurut Sri Mulyani, persoalan tak hanya di pajak, perizinan di daerah serta keberadaan ribuan peraturan daerah membuat minat investor menanamkan modalnya tak begitu bergairah.
"Makanya pemerintah tak hanya mengatakan tax holiday, kami sedang membahas mengenai one single submission [OSS], untuk memperbaiki kemudahan berusaha,' jelasnya.
Adapun untuk menertibkan pungutan di daerah pemerintah juga tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Salah satu poin dalam revisi ini yakni pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengintervensi tarif terhadap seluruh jenis pajak daerah melalui peraturan presiden (Perpres).
Selain pemerintah juga akan melakukan rasionalisasi retribusi daerah yang semula berjumlah 32 jenis menjadi 9 jenis, beberapa jenis retribusi yang dirasionalisasi misalnya retribusi izin gangguan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, biaya cetak KTP dan catatan sipil, hingga pengujian kendaraan bermotor.
