Bisnis.com, JAKARTA-- Bilateral swap agreement (BSA), fasilitas perjanjian pertukaran mata uang, antara Indonesia dan Jepang akan segera diamandemen dengan membuka opsi penarikan likuditas dalam bentuk yen.
Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia Doddy Zulverdi mengatakan Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara tengah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Jepang di sela-sela pertemuan Asean+3 di Manila untuk membicarakan rencana amandemen fasilitas BSA tersebut yang akan memberikan fleksibilitas kepada Indonesia.
BSA itu merupakan fasilitas satu arah dari Jepang yang disediakan jika BI membutuhkan devisa untuk melakukan stabilisasi. Selama ini, fasilitas yang disediakan dalam bentuk dolar AS dari pemerintah Jepang.
"Amandemennya sekarang bisa kita tarik dalam yen Jepang jadi ada tambahan fleksibilitas dari sebelumnya hanya dolar sekarang BI bisa menarik dalam mata uang yen Jepang," kata Doddy Zulverdi.
Kerja sama BSA ini telah dilakukan kedua negara sejak 17 Februari 2003. Adapun, nilainya mencapai US$22,76 miliar. Jika rencana amandemen ini berjalan, nilainya dipastikan tidak akan berubah. Namun, Indonesia dapat menarik dalam dua bentuk mata uang, yen atau dolar AS.
Doddy menegaskan rencana amandemen ini merupakan bagian dari penguatan BSA di mana pembicaraan dengan amandemen ini sudah dari tahun lalu. "Ini bukan merupakan amandemen yang sifatnya tiba-tiba merespons tekanan baru-baru ini," tambah Doddy.
Perjanjian ini sebenarnya masih berlaku hingga 12 Desember 2019. Jika amandemen diselesaikan tahun ini, maka masa berlaku perjanjian tersebut ditambah 3 tahun. Menurut Doddy, BI berharap amandemen bisa dituntaskan secepatnya tahun ini.
Pasalnya, Filipina dan Jepang sudah menuntaskan amandemen BSA-nya pada Oktober tahun lalu. Rencana amandemen BSA ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mendorong penggunaan mata uang lokal di kawasan pada jangka menengah termasuk penggunaan yen.
Selain itu, penguatan BSA ini merupakan bentu upaya berkelanjutan dari BI untuk memperkuat jaring pengaman keuangan internasional sebagai salah satu policy tools dalam menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah.
"Ini adalah bentuk second lines of defense dengan melakukan kerja sama BSA dengan Jepang." Adapun, first line of defense jika terjadi permasalahan neraca pembayaran atau likuditas jangka pendek masih dapat dilakukan dengan cadangan devisa.
BSA dengan Jepang merupakan satu-satunya perjanjian bilateral terkait dengan pertukaran mata uang untuk keperluan likuditas. Adapun, perjanjian lainnya dilakukan dalam bentuk multilateral yaitu Chiang Mai Initiative dengan nilai yang sama dengan BSA Jepang.
Fasilitas lain yang dipakai untuk menopang perdagangan antar negara yaitu Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA). BCSA ini dilakukan antara Indonesia dengan Australia dan Korea Selatan dan kerja sama ini dikhususkan bagi keperluan perdagangan antarnegara. Sementara itu, Indonesia juga memiliki fasilitas penopang likuditas dengan IMF, yaitu flexible credit line atau precautionary liquidity line.
BI menilai fasilitas bilateral atau multilateral tersebut sudah mencukupi sehingga bank sentral tidak akan membuka perjanjian fasilitas baru dalam waktu dekat. "BSA dengan Jepang dan Chiang Mai Initiative sudah besar nilainya," kata Doddy.
