Bisnis.com, JAKARTA — Sepanjang kuartal I/2018, pemerintah mencatat sejumlah pengeluaran untuk subsidi energi dan pembayaran tunggakan utang subsidi tahun lalu.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, hingga saat ini Kemenkeu sudah menyalurkan subsidi energi sebanyak Rp25,3 triliun yang terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp15,6 triliun dan subsidi listrik Rp9,6 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga sudah melakukan pembayaran utang subsidi tahun lalu yang sudah dibayar tahun ini sebesar Rp9,3 triliun.
"Pembayaran itu terdiri dari Rp6,3 triliun pembayaran subsidi BBM kepada Pertamina dan Rp3 triliun untuk energi listrik yang dibayarkan kepada PLN," katanya, Senin (16/4/2018).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah akan terus memantau terhadap perkembangan gejolak global yang terjadi saat ini, salah satunya krisis di Suriah sebagai antisipasi kenaikan harga minyak dunia.
Adapun, pada akhir Maret sudah mencapai US$63 per barel, jauh di atas asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar US$48 per barel.
"Suriah hanya satu komponen. Faktor lainnya tentu banyak lagi seperti kerja sama negara-negara OPEC seperti Arab Saudi dan Rusia dalam menjaga produksi minyak,” ujar Sri Mulyani.
Dirinya menambahkan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dan global juga akan turut menentukan perkembangan harga minyak.
Meskipun sudah banyak pengembangan sumber energi terbarukan, tetapi harga minyak masih bisa terus naik selain karena faktor permintaan dan penawaran karena faktor spekulatif akibat kondisi geopolitik.
Namun, Sri Mulyani menilai dampak dari faktor penyebab kenaikan harga minyak dunia tersebut baru bisa terlihat pada kuartal II/2018.
Meski deminian, jelasnya, pemerintah tidak dapat memprediksi harga minyak dunia. Namun, pemerintah terus menjaga harga minyak berada pada rentang harga yang berpengaruh terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat.
