Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah yang ingin mematok defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di bawah angka 2% perlu didukung oleh perbaikan dari sektor penerimaan serta efisiensi belanja.
Di sektor penerimaan, berbagai reformasi pajak yang dilakukan pemerintah dianggap sebagai salah satu momentum untuk memperbaiki penerimaan pajak. Perbaikan penerimaan pajak itu setidaknya tercermin dalam penerimaan pajak dua bulan belakangan yang selalu tumbuh dua digit.
Meski demikian, jika melihat target pertumbuhan penerimaan pajak (pajak non migas) yang berada di kisaran 25%, konsistensi pertumbuhan penerimaan pajak diharapkan bisa sampai dengan akhir tahun.
"Pemerintah berupaya agar pajak bisa terus tumbuh. Dari sisi belanja rata-rata penyerapan sekitar 92%, ini yang kami dorong untuk terus meningkat," kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementeriaan Keuangan Adriyanto, Selasa (10/4/2018).
Adriyanto juga menjelaskan, untuk medium term target defisit yang dipatok pemerintah sebenarnya berada di angka 2%. Selain ditopang oleh penerimaan pajak yang diupayakan tumbuh dengan perbaikan adiministrasi perpajakan, hal itu juga diupayakan dengan terus menekankan supaya belanja pemerintah lebih optimal.
Oleh karena itu, otoritas fiskal terus mendorong kepada kementerian maupun lembaga bisa merealisasikan belanja sebesar anggaran yang dialokasikan dengan tetap melihat dari aspek efisiensi. Efisiensi ini diperlukan untuk memastikan bahwa program yang telah dirancang terealisasi.
"Jadi reformasi pajak terus dilakukan dan dipastikan hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan," tukasnya.
Adapun sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah akan mendesain APBN 2019 pada desifit kurang dari 2% dari produk domestik bruto (PDB) yang diproyeksikan meningkat menjadi Rp16.000 triliun. Desain APBN 2019 ini memperlihatkan stimulus terhadap perekonomian, tetapi tidak menciptakan beban yang terlalu besar, sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi dan kredibilitas APBN.
