Bisnis.com, JAKARTA — Pekan lalu, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar Stunting Summit 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan dari janin hingga anak usia 2 tahun.
Dalam jangka pendek, kekurangan gizi akan menyebabkan gangguan kecerdasan, tidak optimalnya ukuran fisik tubuh, serta gangguan metabolisme.
Sementara itu, secara jangka panjang stunting dapat menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual yang akan berpengaruh pada produktivitas saat dewasa, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.
Dalam keterangan resminya, Senin (2/4/2018), Kementerian PPN mencatat 9 juta anak mengalami stunting yang tersebar di pedesaan maupun perkotaan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa apabila abai memperhatikan masalah stunting ini, Indonesia bisa mengalami kerugian secara ekonomi.
Baca Juga
"Stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2%-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun, " kata Bambang.
Jika PDB Indonesia saat ini dikisaran Rp13.000 triliun pada 2017, diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp300 triliun per tahun.
Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas berpandangan bahwa penanganan masalah stunting di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan multi-sektor.
Penanganan isu ini melibatkan 17 Kementerian/Lembaga (K/L) teknis dan satu Kementerian Koordinator, serta bekerja sama dengan para pemangku kepentingan pembangunan, antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, serta media massa.
Bambang Brodjonegoro mengajak para kepala daerah mendukung didukung kepentingan pembangunan lainnya untuk berinvestasi dalam menurunkan angka stunting karena berpotensi dapat mencapai keuntungan 48 kali lipat.
Pemerintah berharap dapat menggalang komitmen kepala daerah, serta meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dengan bersama-sama mencegah dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, kata Bambang, percepatan penurunan stunting tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama melalui penguatan komitmen daerah serta koordinasi lintas sektor dan lintas K/L.
Komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan program penurunan stunting dan perlu direncanakan dan dianggarkan di dalam dokumen perencanaan di daerah.
Para kepala daerah harus turun tangan mengawal dan memantau pelaksanaan setiap kegiatan penurunan stunting di daerah masing-masing agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Sebagai contoh, untuk memastikan praktik pengasuhan yang baik, Kementerian Kesehatan berperan menyediakan layanan kesehatan bagi ibu hamil, remaja dan anak, serta pendidikan gizi dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk meningkatkan akses keluarga terhadap makanan bergizi membutuhkan dua instansi. Kementerian Pertanian berperan mengembangkan kebun keluarga dan pemberian bibit ternak kepada keluarga, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan menggalakan pembuatan kolam ikan dan memasyarakatkan gemar makan ikan.
Untuk meningkatkan akses masyarakat ke air bersih dan sanitasi, peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga dibutuhkan.
Di tingkat daerah, aparat desa diharapkan dapat berperan menggali potensi lokal untuk mendorong perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat setempat, dan yang tidak kalah penting dan menjadi kunci keberhasilan penurunan stunting adalah masyarakat itu sendiri.
