Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penyerapan dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2017 hingga saat ini masih 0%.
Hal tersebut dikatakannya setelah rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Rapat tersebut dihadiri pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan sejumlah perwakilan daerah.
“Sekarang ini seperti pada posisi Maret, penyerapan untuk DAK fisik itu masih 0% padahal seharusnya pada Februari alokasinya sudah bisa mencapai 25%,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Senin (26/3).
Menurutnya, mendengar keluhan dari berbagai daerah hal itu terjadi pula pada 2015 dan 2016. Permasalahan ada di tataran pelaksanaan terkait pelaporan dan pencairan.
Baca Juga
hari ini kita membahas terkait alokasi dana alokasi khusus untuk tahun 2019. tadi di presentasikan dari saya kemenkeu dan bapenas bagaimana kita mengevaluasi pelaksanaan DAK pada tahun tahun sebelumnya ada DAK ada yang sifatnya fisik dan ada yang non fisik.
“Sehingga akhirnya mereka tidak bisa menggunakan seluruhnya. Banyak juga yang DAK ada yang penyerapannya sampai 62% saja dan yang paling tinggi 92% sampai 93%,” ujarnya.
Menurutnya, jika penyerapan rendah bentuk evaluasi dari pemerintah adalah koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kemudian, jumlah pelaporannya disederhanakan menjadi tiga kali dari yang sebelumnya empat kali.
Pemerintah daerah pun memberikan saran agar pemerintah pusat menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan teknis dapat keluar sebelum tahun anggaran dimulai. Sehingga, daerah tidak harus menunggu.
“Jadi penyampaian proposal tidak perlu datang mengirim [ke Jakarta] tetapi Bappenas dengan kami di direktorat anggaran supaya bisa berkoordinasi dengan kementerian lembaga dan direktorat jendral pertimbangan, untuk bisa mensingkronkan antara alokasi anggaran perencanaan sektoral dengan daerah,” ujarnya.
Adapun pada 2019 pemerintah akan tetap memfokuskan DAK untuk daerah yang tertinggal dan terluar. Sehingga ke depan bisa menciptakan persamaan pelayanan public di seluruh Indonesia.
“Untuk DAK fisiknya yang paling penting adalah koordinasi antara kementerian lembaga dengan daerah, karena kalau kita membuat jalan antara yang pusat, provinsi, kabupaten, kota. Begitu juga kalau irigasi agar terkoordinasi dengan kementerian pertanian. Begitu juga kalau soal pendidikan harus ada koordinasi antara kementerian dan lembaga pendidikan dengan daerahnya,” tuturnya.
Sehingga, kata dia, koordinasi akan mencerminkan usulan dari daerah ke pemerintah pusat dengan prioritas nasional dan target yang akan dicapai. Harapannya, program pemerintah terutama pada tahun akhir rencana kerja pemerintah (RKP) dan nawacita bisa tercapai.
Terkait hal itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mempersiapkan sistem informasi bagi daerah untuk mempersiapkan proposal DAK.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Diah Indrajati mengatakan adanya system informasi terpadu antara pihaknya, Kementerian Keuangan dan Bappenas, pemerintah daerah akan lebih mudah menyampaikan pengajuan program pembangunan hingga laporan penyerapan anggarannya.
“Mudah-mudahan dengan mekanisme baru bisa lebih fokus dan itu yang benar-benar dibutuhkan oleh daerah. Mudah-mudahan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan daerah. Sehingga realisasinya juga bisa lebih tinggi.” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan terobosan terkait DAK ke depan tersebut sejalan dengan visi pemerintah yang ingin mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.
“Sebenarnya arahan presiden dan wakil presiden membangun hubungan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah harus semakin efektif efisien. Memangkas birokrasi yang ada. Nah DAK ini antara bottom up dan top down. Sekarang semua daerah sudah mengajukan proposal supaya tepat sasaran, tepat guna apa yang menjadi kebutuhan daerah. Jangan sampai nanti satu proyek yang disiapkan di daerah, jalan, DAK-nya nggak pas,” tuturnya.
