Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan berencana meningkatkan kerja sama maritim dengan Australia terkait dengan pemeriksaan kapal dan penanggulangan tumpahan minyak Montara.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Capt. Jhonny R. Silalahi mengatakan selama ini Ditjen Perhubungan Laut sudah menjalin banyak kerja sama dengan Australian Maritime Safety Authority (AMSA) dalam berbagai kernagka, antara lain kerja sama Transport Safety Assistance Packages (ITSAP) dan Transport Sector Forum di tingkat Kementerian.
“Dengan AMSA kami juga membahas peningkatan hubungan kerjasama di bidang Port State Control (PSC), penanggulangan tumpahan minyak serta isu tentang Montara oil spill dan perkembangannya,” ujar Jhonny dalam siaran persnya hari ini Kamis (22/3/2018).
Dia menambahkan, instansinya sudah melakukan pertemuan dengan delegasi AMSA. Menurut Jhonny, pihak AMSA ingin membahas lebih mendalam beberapa isu, antara lain Global Sulphur Limit, Climate Change, IMO Governance, dan IMO Submission. Selanjutnya Port State Control, Carriage of Bulk Cargoes, dan usulan program ITSAP.
Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut, Sugeng Wibowo menambahkan, pihaknya juga berharap Australia bisa mendukung Indonesia dalam penyusunan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Lombok dan Selat Sunda serta Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) di Kepulauan Gili dan Nusa Penida Bali.
Untuk diketahui, Indonesia sudah mengusulkan TSS dan SRS ke Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada Februari 2018 lalu. Pengaturan lalu lintas kapa lewat TSS dan SRS itu diperlukan karena Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan jalur pelayaran internasional yang ramai dengan trafik diestimasi mencapai 50.000 kapal per tahun.
Sekadar kilas balik, kebocoran minyak di sumur pengeboran Montara di Laut Timor wilayah perairan Australia terjadi 21 Agustus 2009 dan mencemari wilayah laut di Nusa Tenggara Timur.
