Bisnis.com, JAKARTA – Diwajibkannya sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) atas lahan perkebunan kelapa sawit dinilai dapat membuat petani swadaya terbebani.
Direktur Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institur Pertanian Bogor (PSP3-IPB) Arya Hadi mengatakan bersamaan dengan skema sertifikasi perkebunan sawit rakyat sangat rentan untuk semakin teralienisasi dalam industri kelapa sawit.
“Hal itu disebabkan oleh kondisi legalitas lahan dan tata kelola perkebunan mereka masih buruk,” katanya pada Senin (19/3).
Menurutnya terdapat empat tipologi petani sawit rakyat yang saat dapat menjadi sasaran target sertifikasi ISPO.
Pertama, yaitu petani yang berada di lahan areal penggunaan lain (APL) dan telah siap menjalani sertifikasi. Dalam hal ini, pemerintah atau koperasi cukup membimbing proses sertifikasi.
Kedua, adalah petani yang berada di lahan APL tapi tidak memenuhi kriteria ISPO. Solusinya adalah melakukan penumbangan pohon tapi itu langkah yang fundamental. Cara lainnya adalah menciptakan tiga tahapan kelas sertifikasi dengan penilaian yang berbeda tergantung berapa persen syarat yang sudah terpenuhi.
Ketiga, adalah petani yang siap menjalani proses sertifikasi ISPO tapi berada dalam kawasan hutan. Menurutnya, pencarian lahan lain (resettlement) bisa menjadi solusi.
Keempat, adalah petani yang tidak siap menjalani proses sertfikasi dan berada dalam kawasan hutan. Pada poin ini petani harus dikeluarkan dari kawasan sesuai Perpres No.88/ 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
Dia yakin program sertifikasi ISPO pasti dapat berjalan. Namun akan memakan korban dalam hal ini adalah petani di poin ketiga dan keempat. “Ispo pasti memakan korban terutama tipe keempat, tapi kan ada solusi resettlement. Persoalan ada lahan atau tidak? Atau biaya darimana? Negara harus bertanggungjawab untuk itu,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
