Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan akan melibatkan swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur di bidang transportasi. Salah satu proyek yang akan melibatkan campur tangan swasta adalah proyek kereta api di Pare-Pare, Makassar.
Dalam hal ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku bekerja sama dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), yang akan membuatkan skema untuk menarik swasta dalam proyek kereta api di Pare-Pare, Makassar Untuk langkah awal, Kemenhub akan melelang untuk penggarapan sarana KA tersebut.
“Dalam hal ini karena kita baru belajar [pendanaan diluar APBN], kita melakukan tender untuk sarana. Nah itu kita tenderkan kepada investor bahkan bisa saja dia [investor] bukan operator, yang beli bisa macem-macem, bisa bank, bisa investor dalam dan luar negeri,” jelas Budi Karya, di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (15/3).
Dalam proyek itu, selain sarana, Kemenhub juga akan melelang untuk operasional proyek tersebut. Sehingga operasional Kereta Api yang biasanya dilakukan oleh PT. KAI bisa dilakukan oleh pihak lain atau swasta. “Supaya ada kompetisi disitu. Investor juga gitu, tidak mesti [investornya dari] bank, tapi siapa yang punya uang bisa melakukan itu [investasi],” katanya.
Selain proyek kereta api di Pare-Pare, Makassar, Menhub mengatakan masih ada rencana proyek lain yang akan menggunakan dana diluar APBN seperti skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema konsesi terbatas (LCS) yakni proyek LRT Bandung, Medan dan Surabaya.
Tak hanya itu, Kemenhub juga akan lakukan pendanaan dengan skema KPBU ataupun LCS untuk proyek bandara di Tarakan, Labuan Bajo dan Lampung serta proyek pelabuhan di Bau-Bau.
Baca Juga
Menurutnya, dengan menggunakan skema pendanaan swasta, pembangunan proyek infrastruktur transportasi bisa menghemat anggaran APBN senilai 1 sampai 3 triliun. Sedangkan untuk kebutuhan investasi, Menhub mengaku untuk membangun beberapa proyek transportasi pihaknya membutuhkan investasi senilai Rp10 triliun sampai dengan Rp15 triliun.
