Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan riset yang dilakukan oleh tim Anies-Sandi di jakartamajubersama.com, DKI Jakarta kekurangan 302.319 unit hunian. Saat ini, hanya setengah penduduk Ibu Kota atau 51% yang punya properti sendiri. Penduduk yang tidak memiliki rumah terkonsentrasi pada 40% masyarakat termiskin.
Pasar perumahan di DKI yang kian mahal, dirasakan Pemprov DKI sangat mencekik kelas menengah ke bawah Ibu Kota sehingga membuat mereka makin tersingkir ke pinggiran Jakarta. Dengan program DP Nol Rupiah, Anies berharap dapat mempersempit kesenjangan tadi sehingga warga DKI tetap dapat memiliki hunian di atas tanah provinsinya sendiri.
Dalam pidatonya saat groundbreaking proyek hunian DP Nol Rupiah, Kamis (18/1), Anies yang mantan Menteri Pendidikan tersebut menegaskan, pembangunan Klapa Village yang akan dikerjakan oleh PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Totalindo Eka Persada Tbk. harus berjalan dengan baik dan sesuai desain perencanaan yang telah disepakati.
“Pembangunan ini tidak bisa dilakukan dua kali. Klapa Village akan menjadi benchmark kualitas untuk proyek rusunami [rumah susun sederhana milik] di wilayah lain di Jakarta,” katanya, kala itu.
Untuk tahap awal, Sarana Jaya dan Totalindo akan membangun 703 unit rusunami. Sebanyak 513 unit memiliki ukuran 36 m2 (dua kamar) yang dibanderol seharga Rp320 juta. Sementara itu, sisanya sebanyak 190 unit dibangun dengan ukuran 21 m2 (satu kamar) dengan harga lebih murah, yaitu Rp185 juta.
Setelah melalui diskusi panjang, Anies-Sandi sepakat menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“FLPP itu ada syarat minimal DP 1%. Nilai tersebut akan kami subsidi. Untuk tipe 36, subsidinya berarti Rp3,2 juta sementara tipe 21 Rp1,9 juta. Dp 1% akan disediakan lewat APBD DKI,” lanjutnya.
Dia melanjutkan, syarat-syarat bagi warga untuk mengakses program tersebut juga tak berbeda dengan program FLPP pemerintah pusat. Beberapa di antaranya adalah penerima telah berusia 21 tahun atau telah menikah, belum memiliki rumah, tercatat sebagai warga DKI Jakarta, dan berpenghasilan pokok tidak melebihi Rp7 juta.
Meski demikian, Anies tak bisa memberikan gambaran berapa besar cicilan yang harus dibayar oleh konsumen setiap bulan. Dia pun merujuk pada aturan loan to value (LTV) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu cicilan maksimal 30% dari penghasilan kreditur.
Oleh karena itu, Pemprov DKI akan membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) yang diprediksi mulai bekerja terhitung pada April 2018.
UNTUK DIHUNI
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Agustino mengatakan, BLUD DP Nol Rupiah tak hanya menghitung skema cicilan yang harus dibayar oleh konsumen. Konsumen yang mengikuti program ini harus sadar bahwa rusunami tersebut dipakai sebagai hunian atau tempat tinggal, bukan untuk diperdagangkan.
Dengan demikian, BLUD akan mengatur perjanjian apabila konsumen yang telah diverifikasi terpaksa harus menjual unit rusunami.
“Jika ada kosumen yang terpaksa menjual [hunian], BLUD akan menjadi badan yang membelinya. Ini dilakukan agar tidak muncul second market. Rusunami ini tetap untuk MBR [masyarakat berpenghasilan rendah] sehingga semuanya akan diatur,” ucapnya.
Selain menanggung uang muka, Anies juga melontarkan wacana untuk menanggung subsidi bunga KPR sebesar 5% per tahun. Jika hal ini bisa direalisasikan, artinya anggaran subsidi Pemprov DKI akan dibayar sesuai dengan tenor pinjaman, mulai dari 5—20 tahun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, telah mendapatkan beberapa usulan untuk membangun kembali hunian dengan skema DP nol rupiah seperti kawasan Jakarta Utara, yakni Rorotan dan Pusat Industri Kecil, Jakarta Timur.
“Banyak sekali usulan tapi dari Agustino Darmawan [Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat DKI Jakarta] yang siap itu lahan yang ada di PIK,” kata Sandi.
Menurutnya, usulan tentang lahan tersebut segera dipresentasikan kepada Gubernur Anies. Jika disetujui, lanjutnya, pihaknya segera menindaklanjutinya. “Kami launching saja bersama-sama. Fisiknya dulu sembari menunggu regulasi dan persyaratan yang tengah digodok supaya BLUD bisa final pada April,” ujarnya.
