Bisnis.com, JAKARTA -- Dua BUMN migas, PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara, akan melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS) membahas soal holding BUMN migas yang akan dilaksanakan pada pekan ini.
Pertamina akan menggelar RUPS pada 22 Januari 2018, yang akan membahas persetujuan penerimaan pengalihan saham seri B negara yang ada di PGN. Sekaligus juga membahas persetujuan pengambilalihan saham Pertamina di Pertagas oleh PGN. Sementara RUPS PGN yang dijadwalkan pada 25 Januari 2018 juga akan membahas persetujuan upaya akuisisi Pertagas dari Pertamina.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan dengan adanya holding, PGN akan berubah statusnya menjadi anak perusahaan Pertamina.
Di bawah komando Pertamina, PGN akan berperan sebagai subholding dan tetap memiliki fokus bisnis pada sektor gas bumi. Bahkan peranannya akan lebih diperluas dengan bisnis pengelolaan dan penjualan gas bumi.
Termasuk juga mengelola kilang LNG Arun, FSRU Jawa Barat dan sejumlah bisnis gas yang selama ini dikelola langsung oleh Pertamina ataupun anak usahanya. Sehingga semua hal yang terkait dengan urusan gas bumi akan dikelola langsung oleh PGN, sementara Pertamina akan tetap fokus sektor hulu dan hilir minyak bumi.
"Rencananya seperti itu. Dalam perencanaan memang mindstream to downstream dari gas akan ditangani PGN nantinya," kata Harry kepada wartawan, Senin (22/1/2018).
Baca Juga
Sebelumnya, Pengamat Energi Dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tri Widodo menilai holding BUM migas menyebabkan PT PGN dan PT Pertagas, anak perusahaan Pertamina sulit bersinergi dan menyebabkan inefisiensi.
Menurutnya, sikap Pertamina tersebut tidak sesuai dengan argumentasi munculnya ide holding migas itu sendiri. "Alasan holding katanya agar efisien, tapi bagaimana, Pertamina sendiri tidak mau anak usahanya dileburkan, ini kan tidak fair. Tentu secara kinerja tetap tidak efisien dan mengingkari semangat holding," kata Tri.
Tri mensinyalir keengganan Pertamina meleburkan Pertagas ke PGN lantaran anak perusahaan itu tidak siap menghadapi transparansi bisnis dan keuangan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh PGN dengan 43% terdapat saham publik. "PGN akan tergerus di bawah Pertamina yang membangun dualisme usaha pada binis yang sama," ujar Tri.
