Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah menjamin PT Kereta Api Indonesia mampu membayar pinjaman kredit sindikasi 12 bank nasional senilai Rp19,25 triliun.
Pinjaman itu diberikan dalam rangka pembangunan proyek kereta api ringan (light rail transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah telah memberikan suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,6 triliun kepada KAI dan Rp1,4 triliun kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk proyek ini.
Namun, karena megaproyek ini membutuhkan anggaran hingga Rp29,9 triliun, maka dibutuhkan pembiayaan dari pihak lain agar proyek ini dapat terlaksana dengan baik.
"Support (dari pemerintah) tidak mencukupi untuk bisa membangun proyek sebesar Rp29,9 triliun ini. Oleh karena itu, pembiayaan yang dilakukan oleh konsorsium sindikasi dalam hal ini membutuhkan jaminan dari pemerintah," kata Sri Mulyani di Hotel Kempinski, Jumat (29/12).
Dengan kredit sindikasi yang begitu besar, Sri Mulyani memberikan jaminan atas pinjaman KAI tersebut dengan catatan KAI akan membayar kembali apa yang dipinjamkan dari sindikasi perbankan itu.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam bentuk subsidi karcis yang akan dijual kepada masyarakat. Diharapkan, kemampuan KAI untuk membayar pinjaman tersebut akan lebih besar.
"Untuk bisa meningkatkan kepercayaan terhadap proyek dan kemampuan PT KAI dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi dari karcis yang akan dijual kepada masyarakat pengguna yang merupakan kombinasi kemampuan KAI untuk membayar pinjaman, dan kemampuan masyarakat untuk membayar," ujar Sri Mulyani.
