Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia menyelenggarakan seminar tentang "Keseimbangan Baru Ekonomi Digital" yang menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai keynote speaker.
Seminar dengan kemasan Bisnis Indonesia Economic Challenges 2018 tersebut akan diselenggarakan di Raffles Hotel Jakarta ,Dian Ballroom pada hari ini, Senin, 4 Desember 2017, pukul 12.00 s/d 16.00 WIB
Bisnis Indonesia Economic Challenges merupakan seminar yang digelar setiap akhir tahun oleh Harian Bisnis Indonesia, bertujuan untuk melihat arah bisnis dan politik pada tahun berikutnya. Event besar ini dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah dan para pemimpin perusahaan.
Bisnis Indonesia Economic Challenges 2018 menghadirkan para narasumber dengan latar belakang yang mumpuni pada bidangnya masing-masing. Sebagai referensi, akan dibagikan majalah edisi khusus “Arah Bisnis & Politik 2018”.
Sri Mulyani sendiri diagendakan akan menyampaikan pemaparan seputar "Tantangan Pengelolaan Kebijakan Fiskal". Sedangkan para pematerinya antara lain Eni V. Panggabean, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia akan membahas "Kontribusi Bank Sentral Sebagai Katalisator Perekonomian".
Dari unsur pengusaha, Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani akan memaparkan seputar "Adaptasi Dunia Usaha Menghadapi Perubahan". Hadir pula Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte yang akan mengupas tema "Elastisitas Perekonomian Menghadapi Pemilu".
Sedangkan dari pelaku ekonomi digital sendiri akan berbicara Achmad Zaky, CEO Bukalapak yang siap buka-bukaan tentang segala tentang ekonomi disruptif tersebut, terutama berkaitan dengan keseimbangan baru dari "Lompatan Digital Dalam Mengakselerasi Ekonomi".
Seminar ini merupakan forum terbatas yang akan dipandu oleh A. Prasetyantoko, Rektor Unika Atmajaya.
Sebagai bentuk layanan informasi bagi pembaca, Bisnis.com akan melaporkan dinamika diskusi dalam Bisnis Indonesia Economic Challenges 2018 ini. Pantau terus laporannya di sini:
Perbaikan birokrasi dan policy menjadi langkah yang perlu dilakukan suatu negara untuk meningkatkan produktifitas seiring dengan adanya tren ekonomi digital.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan sebagaimana arahan Presiden, aturan yang dibuat oleh birokrasi diharapkan bisa lebih simple dan tidak kompleks.
“There is no way a country bisa improve productivity melalui digital economy, tanpa perbaikan birokrasi dan policy-nya,” kata Sri Mulyani di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (4/12).
Selain perbaikan birokrasi dan policy, Sri Mulyani juga mengatakan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi juga menciptakan momentum of growth.
Sementara itu, terkait tren ekonomi global, Direktur sistem pembayaran Bank Indonesia Eny Panggabean menilai tren ekonomi digital bisa mendorong pertumbuhan konsumsi sehingga PDB pun turut meningkat.
Namun dia berharap agar kedepan, policy terkait ekonomi digital tidak terlalu ketat sehingga inovasi tidak akan hilang.
“Ekonomi digita ini memang mendorong konsumsi, konsumsi meningkat GDP nya juga meningkat. Tapi jangan memperketat [aturan] yang akan membuat invoasi hilang,” kata Eny.
Kondisi ekonomi global menjadi salah satu tantangan pengelolaan kebijakan fiskal Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pada 2018 diharapkan menjadi momentum pemulihan ekonomi global yang sempat terpuruk pada 2015-2016 kemarin.
Dalam hal ini, ekonomi global pada 2018 diproyeksi akan tumbuh diangka 3,6% sedikit lebih tinggi dibanding 2017 yang sebesar 3,5%.
Sementara, untuk pertumbuhan volume perdagangan dunia diprediksi lebih rendah yakni sebesar 3,9% dibandingkan 2017 sebesar 4,0%.
“Sekarang pertumbuhan perdagangan dunia terutama era 80-2000an itu tren perdangan dunia itu biasnya twice as high as global gross. Jadi kalau global grossnya adalah 3,5% harusnya gross dari perdagangan dunia itu di masa-masa lampau harusnya sekitar 6-7%,” jelas Sri Mulyani, Senin (4/12).
Sebab itu, dia menilai pertumbuhan volume perdagangan dunia sebesar 4% is not yet fully recover namun lebih baik dibanding volume perdagangan sebelumnya.
“Kita lihat dari berbagai hal, kita lihat pertumbuhan volume perdagangan dunia meningkat namun outlooknya relatif agak tidak pasti."
Indeks dari komoditas, imbuhnya, juga sudah mulai pulih dibanding dengan situasi tahun 2015-2016.
“Jadi memang waktu presiden Jokowi dipilih, itu memang menghadapi komoditas dan volume perdagangan itu mengalami drop sangat tajam di seluruh dunia. Ini mempengaruhi bagaimana kita bisa menemukan sumber pertumbuhan ekonomi dunia untuk tetap menjaga momentum.” pungkasnya.
Adapun, meski proyeksi ekonomi global cukup moderat namun hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti stabilnya ekonomi Amerika Serikat, ekspansi pertumbuhan India.
Disisi lain, isu proteksionisme dan perlambatan tingkat permintaan dari China, EU dan Jepang juga turut berperan dalam proyeksi itu.
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies Philips Jusario mengatakan saat ini stabilitas politik formal pemerintahan Presiden Joko Widodo relatif baik, namun ada beberapa tantangan harus dihadapi yang datangnya dari masyarakat.
Hal tersebut, terkait kondisi politik nasional menjelang tahun politik 2018 dan 2019. Pihaknya menilai stabilitas politik formal yang baik karena koalisi partai politik pendukung pemerintah yaitu PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, Partai Golkar dan PAN memiliki 60% kursi lebih di parlemen.
“Isu yang selalu muncul adalah mengelola hubungan negara dan agama. Secara konstitusional memang sudah selesai tapi muncul kembali. Komunitas Islam di Indonesia punya konservatisme yang tinggi. Ini akan tergantung pemerintah mengirimkan sinyal bagaimana memposisikan agama,” ujarnya, Senin (4/12)
Terkait hal itu, dia mencontohkan pilkada terakhir di DKI Jakarta yang syarat dengan nuansa politik identitas. Oleh karena itu, ujar dia, pihaknya berharap pada pemilu presiden 2019 nanti aka nada tiga pasangan kandidat yang muncul.
Alasannya, kalau hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu akan berjalan lebih ‘brutal’ karena bersifat head to head. Sedangkan jika ada tiga pasangan calon, kontestasi politik akan bermain di jalur yang lebih moderat. (Lingga Sukatma Wiangga)
Achmad Zaky, CEO Bukalapak mengatakan disrupsi ini hadir karena adanya inefisiensi.
Menurutnya, ekonomi digital akan semakin berkembang ke depannya. Ketidakefisienan hilang dengan adanya startup atau perusahaan rintisan yang dibuat anak muda.
Dia menjelaskan generasi baru ini lahir untuk mendisrupsi ketidakefisienan dan seharusnya masyarakat Indonesia ke depan masuk ke sektor riil untuk memberikan nilai tambah dan siap menghadapi era ini.
"Pertanyaannya tadi kerja manual akan jadi apa, itu yang perlu dipikirkan. Karena trennya akan tumbuh ekonomi digital ini," katanya, Senin (4/12/2017).
Dia menambahkan perubahan paradigma untuk memanfaatkan teknologi hadir di generasi saat ini. Menurutnya, paradigma ini cukup baru yang ada di kalangan milenial, yang gaya hidupnya memang digital dan menjadikan semuanya serba mungkin.
Dia mengungkapkan paradigma ini juga menjadi bekal dirinya ketika mendirikan Bukalapak, tanpa modal tapi memiliki semangat luar biasa. "Awalnya paradigma yang dimiliki masih setengah-setengah anatara bekerja dan membuat usaha," katanya.
Seiring berjalannya waktu, Bukalapak berkembang, ketika itu ada investor yang datang yang menilai Bukalapak sebagai perusahaan yang efisien, tanpa pendapatan tapi memiliki pelanggan yang banyak.
Ke depan dia mengatakan investor juga akan semakin banyak datang untuk berinvestasi pada perusahaan yang menghadirkan solusi dalam menghilangkan inefisiensi. Dia mengungkapkan hingga saat ini komposisi investor Bukalapak 80% masih Indonesia. "Akan semakin berkembang ke depannya," katanya. (Agne Yasa)
Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia diyakini akan menjadi negara dengan tingkat kemajuan digital dan inovasi tinggi di masa mendatang.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan saat ini posisi Indonesia masuk dalam kuadran ketiga yakni break out atau tingkat kemajuan digital rendah namun inovasi cepat.
Kondisi inovasi yang terus berkembang relatif cepat di Tanah Air kata Hariyadi, akan membuat Indonesia naik ke posisi stand out, dimana tingkat kemajuan akan menjadi lebih tinggi.
"Generasi milenial cukup tinggi sehingga bisa mengejar kemajuan di digital ekonomi kita," kata Hariyadi dalam acara Bisnis Indonesia Economic Challenges 2018 'Keseimbangan Baru Ekonomi Digital', Senin (4/11).
Kemungkinan ini didukung pula oleh kondisi digital di Indonesia. Menurut Hariyadi, saat ini pengguna internet di Indonesia 132 juta jiwa, pengguna media sosial mencapai 106 juta pengguna. Sehingga inovasi diyakini akan terus berkembang.
Sementara di sektor retail cukup mengkhawatirkan. Pasalnya mulai muncul tren daya beli di Indonesia yang saat ini cenderung rendah. "Yang menarik ternyata dari transaksi yang terjadi, kebanyakan [masih] menggunakan transaksi tunai," pungkasnya.
Menurut Hariyadi, rendahnya daya beli ini belum bisa dipastikan penyebabnya. belanja online menurutnya juta masih dalam angka yang cenderung rendah. (Agne Yasa/ M. Richard/Rayful Mudassir)
Hariyadi Sukamdani, Ketua Asosaisi Pengusaha Indonesia (APINDO), mengatakan posisi Indonesia berdasarkan index evolusi digital berada di posisi break out di mana tingkat kemajuan digital rendah namun pertumbuhan inovasi cepat.
Menurutnya Indonesia memiliki potensi masuk ke dalam kategori negara stand out yang dapat menjadi negara dengan tingkat kemajuan digital tinggi dan pertumbuhan inovasi cepat.
"Generasi millenial cukup percaya diri untuk mengejar ekonomi digital. Pengguna Internet dan sosial media juga tinggi," katanya.
Hariyadi mengungkapkan dengan adanya automasi dan digitalisasi telah merombak sektor pariwisata, di antaranya kehadiran online travel agent. Namun, permasalahannya pemain OTA asing tidak pernah terbuka terkait datanya.
Pelaku usaha konvensional merasa keberatan dengan adanya OTA ini karena mengakibatkan unlimited inventori, treatment pajak yang berbeda, dan masalah security.
Hariyadi juga menyoroti terkait kehadiran digital sektor pariwisata. Di sektor pariwisata mendapatkan keuntungan yang banyak dalam kondisi perbaikan automasi dan digital. Namun kondisi ini malah digunakan sebagai cara untuk penghindaran pajak.
OTA luar negeri tidak mau menjadi pengusaha tetap di indonesia, contohnya airbnb. "Mereka rata-rata tumbuh 72% ini bukan untung aja, tapi luar biasa untung," katanya
Menurutnya perubahan digital ekonomi harus disikapi dengan perspektif yang lengkap. "Semua bicara digital economy tapi tidak tahu bahayanya apa. Kalau tidak ada regulasi, semua akan ramai-ramai ke share economy, ini yang harus diwaspadai pemerintah," jelasnya.
Pengusaha meminta adanya ketegasan, dia mencontohkan pemerintah China memberikan ruang agar aplikasi lokal China dapat berkembang. Menurutnya Indonesia memiliki potensi besar dengan populasi besar hingga 262 juta jiwa yang harus diberdayakan. "Harusnya digital ekonomi bisa meningkatkan kualitas ekonomi Indonesia," ujarnya. (Agne Yasa/M.Richard/Rayful Mudassir)
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies Philips Jusario Vermonte mengatakan mayoritas masyarakat belum puas dengan kinerja ekonomi pemerintah. Namun kepercayaan terhadap Presiden Joko Widodo sangat tinggi.
Dari hasil riset pihaknya yang melibatkan 1.000 responden di 34 provinsi di Indonesia, 42,2% menyatakan kondisi perekonomian keluarga saat ini tidak ada perubahan dibandingkan dengan lima tahun lalu.
Bahkan, 20,3% responden menyatakan lebih buruk, sedangkan hanya 37,5% yang menyebut baik. Begitu juga kondisi perekonomian Indonesia secara umum 35,9% menyatakan tidak ada perubahan dibandingkan dengan lima tahun lalu.
Sekitar 22,1% diantaranya beranggapan buruk dan hanya 41,7% responden yang berpersepsi baik. Di sisi lain, kata dia, tingkat kepuasan terkait kondisi pembangunan saat ini dibandingkan lima tahun lalu sangat tinggi.
Koresponden yang beranggapan pembangunan lebih baik mencapai 70,9%. Adapun yang beranggapan tidak ada perubahan hanya 19,8% dan yang menilai buruk 8,6%.
“Tingkat ekonomi kurang puas relatif tidak berubah dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Tapi pembangunan tiga tahun terakhir sangat puas jauh lebih tinggi. Artinya masyarakat melihat pemerintah sedang bekerja. Yang penting menjaga tingkat kepercayaan meski ekonomi tidak berubah tapi trust tinggi. Itu belum dimiliki orang-orang lain yang ingin jadi presiden dan wakil presiden pada 2019,” ujarnya.
Selain itu, kepercayaan terhadap pemerintah tinggi karena ada komponen kebutuhan keluarga yang ‘diambil’ negara yaitu kesehatan dan pendidikan. Sebelumnya, masyarakat Indonesia kelas ekonomi bawah tidak punya akses yang baik terhadap kedua kebutuhan tersebut.
“Dan sekaramg hal itu diapreaiasi masyarakat, karena menyebtuh juga masyarakat jauh di luar Jakarta,” ujarnya. (Lingga Sukatma Wiangga)
Aging population menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tren dunia khususnya negara-negara maju.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan saat ini populasi negara-negara maju semakin banyak dikuasai oleh orang berusia lanjut.
"Dari 7 menjadi 9 miliar dalam 3 dekade mendatang. Aging population is a problem, biasanya mereka lebih banyak membutuhkan services kesehatan," kata Sri Mulyani dalam Seminar Tantangan Pengelolaan Kebijakan Fiskal di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (4/12).
Dalam hal ini Sri Mulyani menuturkan negara-negara seperti China, Jepang dan Eropa mengalami aging population lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara di Amerika.
Di sisi lain, sejumlah negara berkembang seperti Vietnam juga mengalami hal serupa. "Vietnam 15 tahun lagi juga mengalami aging population. Sayangnya, emerging country, they are getting older before getting rich. Berbeda dengan negara maju yang sudah kaya dulu sebelum tua." (Dewi A. Zuhriyah)
Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Direktur Eksekutif CSIS Phillips Vermonte mengungkapkan lemahnya dukungan ini disebabkan oleh kekhawatiran di bidang lapangan pekerjaan.
Pasalnya, Phillips menuturkan responden dari generasi tersebut belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki, tetapi tidak memungkinkan berganti pekerjaan karena situasi ekonomi yang tidak mendukung.
"Sehingga kalau pemerintah Jokowi tidak bisa menyediakan pekerjaan yang berarti bagi kelompok ini, tingkat dukungannya akan mengecil," ungkap Phillips dalam Bisnis Indonesia Economic Challenges 'Keseimbangan Baru Ekonomi Digital', Senin (4/11).
Hasil survei CSIS juga menunjukan sekitar 75,3% kaum milenial yang optimistis bahwa pemerintahan Jokowi-JK mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan kaum non-milenial yang persentasenya mencapai 77,8%.
Sementara itu, milenial tidak optimistis terhadap pemerintah dalam mendongkrak kesejahteraan dimana jumlahnya mencapai 23,7%. Persentase tersebut lebih tinggi dibanding dengan kaum milenial yang hanya sekitar 21,9%.
Dari sisi optimisme terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan pembangunan, CSIS merekam optimisme milenial hanya mencapai 82,5%, lebih rendah dibandingkan dengan non-milenial sebesar 83,8%.
Adapun, milenial yang tidak optimistis dengan kemampuan pemerintah dalam hal pembangunan mencapai 16,2%. Persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan non-milenial yang hanya 15,7%. (Hadijah Alaydrus).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan angka kemiskinan diharapkan turun dari posisi saat ini 10,7%.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dalam RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 9,5%--10% atau turun dari 2017 yang dipatok 10,5%.
"Dalam RPJNM ditargetkan sampai 7%--8% sehingga tahun depan kemiskinan untuk pertama kalinya kami targetkan dalam single digit sejak zaman Presiden Soeharto," kata Sri Mulyani.
Dengan target single digit ini, Menkeu menuturkan pemerintah akan memperbaiki kemiskinan di level terendah sehingga penanganannya akan sangat berbeda.
Terkait Gini ratio, Sri Mulyani mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih rendah lagi dari 0,39. (Hadijah Alaydrus)
Soebronto Laras, Wakil Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika, penerbit Harian Bisnis Indonesia, mengatakan telah hadir beberapa pembicara yang disiapkan, harapannya dapat menjadi dialog yang menarik bagi semua di tengah-tengah kehadiran populasi generasi milenial.
Dia menambahkan jika mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada 2020 populasi generasi milenial akan berada sampai 58%-60% dari total populasi Indonesia.
"Jadi dapat dibayangkan apa yang selanjutnya terjadi di dunia usaha dan lainnya," katanya, Senin (4/12/2017).
Dalam kesempatan ini juga diluncurkan Majalah Arah Bisnis & Politik 2018 yang secara simbolis diberikan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani.(Agne Yasa)
Seminar Economic Challenges 2018 bertajuk Keseimbangan Baru Ekonomi Digital dimulai di Jakarta, Senin (4/12/2017).
Perhelatan tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Sistem Pembayaran Indonesia Eny Panggabean, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Pendiri dan CEO Bukalapak Achmad Zaky, Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte.
Dari lingkungan Bisnis Indonesia, hadir Wakil Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika Soebronto Laras, Presiden Direktur Lulu Terianto, dan Pemimpin Redaksi Hery Trianto, Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia Arif Budisusilo dan manajemen redaksi lainnya.
Seminar dimulai sekitar pukul 13.45 WIB dan akan berlangsung dalam 2 jam ke depan. (Ropesta Sitorus)
