Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ merumuskan sejumlah persiapan untuk menunjang konektivitas kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Hal ini dilakukan sebagai persiapan pembentukan kawasan khusus di tiga wilayah tersebut.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan infrastruktur di kawasan industri Bekasi, Karawang, dan Purwakarta secara fisik sudah memadai. Namun, pengaturan perlu dilakukan distribusi barang dari kawasan industri ke pelabuhan bisa berjalan mulus.
"Kami punya policy, jangka pendek maupun jangka panjang. Kami ingin mengatur sistem logistiknya agar cost bisa dikurangi," ujarnya di Jakarta, Senin (13/11/2017).
Sebagaimana diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Maritim tengah mengkaji pembentukan kawasan ekonomi khusus Bekasi, Karawang, Purwakarta. Pengelolaan kawasan di tiga wilayah itu saat ini berjalan terpisah dan tidak terpadu.
Padahal, apabila dikelola secara terpadu, kawasan industri utama di Indonesia diyakini bakal bisa lebih produktif dan mengurangi kepadatan kota besar seperti Jakarta.
Dalam catatan Bisnis, saat ini di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta bercokol sejumlah pengembang kawasan industri ternama, antara lain PT Bekasi Fajar Industrial Estat Tbk., PT Kawasan Industri Jababeka Tbk., dan PT Puradelta Lestari Tbk.
Baca Juga
Selain itu juga terdapat kawasan industri milik PT Surya Semesta Internusa Tbk dan Kawasan Industri Bukit Indah. Bambang menuturkan, dalam jangka pendek BPTJ bakal menyiapkan rute alternatif. Berdasarkan kajian, ada tiga opsi jalan alternatif yang disiapkan, masing-masing sepanjang 46,10 km, 39,4 km, dan 41,42 km. Untuk merintis rute alternatif ini, BPTJ dan Ditjen Binar Marga Kementerian PUPR telah menutup 11 putaran atau U Turn di Bekasi dan Kawarang.
Selain rute alternatif, BPTJ juga menyiapkan rekayasa lalu lintas dan sinkronisasi manajemen dengan kontraktor proyek kereta ringan (LRT) dan proyek kereta kereta cepat.
"Dalam jangka menengah, CBL juga [Cikarang Bekasi Laut] disiapkan. Itu akan menunjang [distribusi dari] kawasan industri," ujar Bambang.
Sebagaimana diketahui, proyek Cikarang Bekasi Laut bakal digarap oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dani Rusli Utama, Direktur Teknik & Manajemen Risiko Pelindo II mengatakan pihaknya masih menunggu izin pemanfaatan kanal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menggarap proyek tersebut.
Apabila restu sudah didapat, IPC siap melakukan pengerukan kanal sepanjang 52 km. Adapun total investasi untuk proyek ini mencapai Rp3,4 triliun. "[Proyek Kanal] Ini kan yang pertama di Indonesia dan juga model bisnis yang baru jadi perlu izin ke masing-masing isntansi. Mudah-mudahan izinnya bisa segera terbit," ujarnya.
Sebagaiman diketahui, kanal CBL bisa menjadi alternatif moda angkutan darat di mana kanal bisa menjadi antara pelabuhan dengan area hinterland. Pemilik barang diestimasi bisa meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dengan mengirim barang ke pelabuhan lewat kanal.
Di lain pihak, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyangsikan kehadiran CBL bisa mengurangi biaya angkut. Hal ini disebabkan letak kanal tidak lansung mendapat akses ke kawasan industri. Kontainer harus tetap diangkut lewat truk untuk menuju kanal. Sesampai di Tanjung Priok, kontainer juga ditumpuk sehingga menimbulkan dual handling atau penanganan ganda.
Kyatmaja menambahkan, moda angkutan kanal juga mendapat saingan dari jalan tol Cibitung--Cilincing yang akan menjadi akses utama ke Pelabuhan Tanjung Priok. "Kalau 20 km pakai kapal, 20 km sampai 40 km tetap di truk ya sama saja," tukasnya.
