Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah kembali menggulirkan wacana ekstensifikasi tambak di Nusa Tenggara Timur untuk merespons kelangkaan garam saat ini. Perluasan lahan diharapkan menjadi solusi paling cepat untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan pemerintah akan memverifikasi lahan menganggur di NTT dengan luas potensial 6.700 hektare. Perinciannya, 5.000 ha di dekat Teluk Kupang dan 1.700 ha di Nagekeo.
"Kami akan mengonfirmasi berapa sih lahan yang memang lahan tidur, berapa yang bisa dimanfaatkan," katanya seusai rapat koordinasi industri garam nasional di Kemenko Maritim, Selasa (8/8/2017).
Bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, KKP akan terjun ke NTT pertengahan bulan ini. Namun, Brahmantya tidak dapat memastikan kapan verifikasi selesai.
Dia menjelaskan kedua lokasi dipilih karena memiliki musim panas yang panjang, yakni 6-8 bulan, dan salinitas air laut yang tinggi. Dengan begitu, produktivitas garam berpotensi 100-120 ton per ha, di atas rata-rata 80 ton per ha saat cuaca mendukung.
Ide ekstensifikasi tambak garam ke NTT sebenarnya sudah berkali-kali dilontarkan. Pada 2010, PT Garam (Persero) mengungkapkan rencana membuka lahan seluas 9.000 ha di provinsi itu dengan kapasitas 900.000-1 juta ton per tahun. Rencana itu ditargetkan terealisasi 2015, tetapi hingga tahun lalu hanya mampu menggarap tanah ulayat seluas 400 ha di Bipolo dengan sistem profit sharing dengan pemilik tanah.
Pada tahun yang sama, pemerintah juga mengarahkan Cheetam Salt Ltd., produsen garam asal Australia, untuk membuka tambak di atas lahan 1.050 ha di Nagekeo, tetapi hingga medio tahun lalu perusahaan hanya merealisasikan tambak 56 ha.
Selain di Nagekeo, pemerintah kala itu juga menyatakan akan menarik investor untuk membuka tambak di Rote dan Timor Tengah Selatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
