Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Moratorium Penyaluran Anggaran Pemda Dinilai Efektif

Moratorium penyaluran anggaran nampaknya menjadi sanksi ampuh agar penyimpanan dana daerah di Bank tidak terus menumpuk.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 03 Agustus 2017  |  11:06 WIB
Ilustrasi APBD - kopel/online.or.id
Ilustrasi APBD - kopel/online.or.id

Bisnis.com, JAKARTA—Moratorium penyaluran anggaran nampaknya menjadi sanksi ampuh agar penyimpanan dana daerah di Bank tidak terus menumpuk.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan Pemerintah harus mengevaluasi instrumen sanksi bagi pemda yang sengaja menunda pelaksanaan program terutama progam prioritas nasional apalagi dana simpanan pemda sepanjang semester I/2017 cukup besar yakni senilai Rp222,6 triliun.

Jumlah tersebut lebih tinggi Rp7,9 triliun dari posisi simpanan Pemda di perbankan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp214,7  triliun.

Jika dipeirinci dana simpanan pemda di bank kali ini terdiri dari Giro senilai Rp140,7 triliun (63,2%), deposito sebesar Rp76,6 triliun (34,4 %) dan sisanya berupa tabungan sebesar Rp5,3 triliun (2,4%).

“Sebenarnya, memang sanksi yag paling bagus adalah moratorium dana transfer daerah DAU dan DAK.  Sehingga, kalau sudah diberi moratorium begitu mereka mau gak mau akan keluarkan dana nya dari Bank untuk biayai operasional,” katanya, Kamis (3/8).

Sementara itu, dia menilai banyaknya dana simpanan pemda di Bank dilandasi oleh kekhawatiran Pemda atas pemangkasan anggaran senilai kurang lebih Rp12 triliun.

Hal itu juga diikuti dengan adanya perilaku kepala daerah yang sengaja menahan belanja dan menyimpan uang di bank.

“Baru ketika mendekati Pilkada akan dikucurkan terutama dalam bentuk bansos [bantuan sosial]. Perilaku ini harus diawasi pemerintah pusat.”

Lebih lanjut, Bhima menilai rasa ketakutan pejabat daerah terseret kasus korupsi masih ada sehingga lebih baik proyeknya ditunda atau dihentikan dari pada berurusan dengan hukum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

otonomi daerah
Editor : Lutfi Zaenudin

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top