Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

BPTJ Tertibkan Kendaraan Umum di Sekitar Stasiun KA

Penggunaan angkutan umum sebagai alternatif transportasi warga Jakarta dan sekitarnya terus dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, namun dampaknya menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah titik stasiun kereta.
Nirmala Aninda
Nirmala Aninda - Bisnis.com 01 Agustus 2017  |  20:02 WIB
Stasiun Palmerah - Antara
Stasiun Palmerah - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Penggunaan angkutan umum sebagai alternatif transportasi warga Jakarta dan sekitarnya terus dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, namun dampaknya menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah titik stasiun kereta.

Bambang Prihartono, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementrian Perhubungan Republik Indonessia, mengatakan dirinya sudah mengajukan rencana pengaturan lalu lintas di sekitar 17 stasiun yang terhubung dengan TOD (Transit Oriented Development).

Pasalnya, saat ini KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) mengangkut 1,1 juta penumpang dengan target 2 juta penumpang terangkut pada 2019.

Kepadatan di sekitar stasiun kereta api commuter line tersebut diduga karena terjadi penumpukan kendaraan roda dua yang merupakan pilihan kebanyakan penumpang untuk mencapai stasiun.

"Kita akan bekerjasama untuk membantu intermoda di masing-masing stasiun," ujarnya di Balai Kota, Selasa (1/8/2017).

Bambang mengatakan penerapan metode TOD akan memakan waktu yang cukup lama sebelum akhirnya dapat diaplikasikan, sehingga diperlukan langkah sementara untuk menangani kepadatan kendaraan di sekitar stasiun, contohnya lalu lintas di sekitar Dukuh Atas dan Palmerah.

"Kami izin seandainya ada lahan-lahan kosong di sekitar stasiun bisa engga kita manfaatkan pengendapan. Jadi bagi ojek online, non online dan angkutan umum kita masukkan ke situ sehingga tidak parkir sembarangan di pinggir jalan," katanya.

Sebagai pilot project, Bambang dan jajarannya akan memulai operasi pada Rabu (2/8/2017) dan memilih Stasiun Sudirman sebagai lokasi pertama dibangunnya pengendapan kendaraan umum, khususnya kendaraan roda dua.

"Nanti semua ojek kita pool di situ jadi penumpang tidak ada lagi di pinggir jalan. Sehingga jalan menjadi lancar," ujarnya.

Bambang mengatakan pihaknya telah mendapatkan izin untuk menggunakan lahan seluas 2.000 m2 milik PD Pasar Jaya yang berada di kawasan Dukuh Atas.

Sementara itu, penerapan pengendapan kendaraan roda dua di Stasiun Palmerah rencananya akan menggandeng pemilik lahan parkir atau penitipan motor sebagai mitra investasi.

Nantinya juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas untuk menunjang penggunaan lahan pengendapan secara optimal dengan memberikan fasilitas parkir.

"Mereka bisa mengambil penumpang tapi tidak boleh mengganggu arus lalu lintas," tegasnya.

Selain di Dukuh Atas dan Palmerah, BPTJ akan menerapkan metode yang kurang lebih sama di lokasi TOD lainnya sesuai dengan permasalahan pada masing-masing area.

Bambang menambahkan pihaknya juga merencanakan kerjasama dengan BUMN, pihak swasta dan pribadi sebagai pengelola kawasan pengendapan kendaraan roda dua.

"Kita kumpulkan sama-sama, oke kita investasi. Nanti tinggal perjanjian kita aja, berapa sahamnya," tukasnya.

Bambang optimis metode pengendapan dapat berhasil mengurangi kepadatan di sekitar stasiun atau lokasi TOD dengan merangkul berbagai pemilik lahan untuk bekerja sama.

Keberadaan ojek online maupun ojek konvensional memang tidak dipungkiri lagi sebagai moda transportasi andalan masyarakat khususnya di Jakarta untuk berkendara, Bambang sendiri beranggapan kendaraan roda dua merupakan moda transportasi feeder.

Namun jumlah kendaraan roda dua yang saat ini sudah terlalu banyak dan memenuhi jalan - jalan di Ibukota perlu diatur operasionalnya.

"Karena feeder ini belum terbangun baik, biarlah motor jadi feeder. [Nanti] dia tidak boleh beroperasi di tengah kota lagi, harus ada pembatasan," ujarnya.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Iskandar Abubakar berpendapat langkah yang diambil oleh BPTJ tersebut sebetulnya sudah terlambat mengingat membludaknya jumlah ojek online saat ini.

"Pemerintah itu terlambat mengambil langkah, setelah dia menjadi raksasa baru kita mau mengambil langkah, enggak bisa, agak sulit," ujarnya.

Namun Iskandar mendukung langkah tersebut sebagai solusi penuntasan kemacetan yang kerap terjadi di kawasan sekitar stasiun di Jakarta.

"Kita lihat misalnya di Stasiun Palmerah setiap hari macet itu gara-gara ojek dan bus mangkal ya, nah ini kalo kita anggap perlu saya kira perlu difasilitasi," katanya.

Iskandar mengatakan, keberadaan ojek online sendiri tidak akan bertahan lama mengingat pengerjaan moda transportasi massal yang akan segera selesai serta target Pemprov mengangkut 40% warga Jakarta dengan angkutan umum pada 2020.

"Saat ini salah satu moda pengumpan yang bagus ojek ya, tetapi in the long term mereka akan hilang sendirinya," tutupnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BPTJ-Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek stasiun kereta api
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top