Bisnis.com, JAKARTA—Kelangkaan garam di prediksi akan bertahan hingga akhir tahun. Namun bukan berarti pemerintah harus mengimpor garam.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengkritisi langkah pemerintah untuk melakukan impor garam. Menurutnya, impor bukanlah solusi tepat yang harus dilakukan.
“Ini tergantung musim, kemungkinan bisa berlanjut sampai akhir tahun. Kalau solusinya hanya impor tentu ini salah karena petambak lokal yang akan terpukul,” katanya kepada Bisnis, Senin (31/7).
Menurutnya, jika dilakukan impor garam maka hal itu menjadi masalah bagi petambak garam lokal.
Pasalnya, petambak garam selalu kalah saing dengan garam impor terutama untuk industri.
“91% kebutuhan garam industri di impor, sementara itu peningkatan teknologi bagi produsen garam lokal masih stagnan,” terangnya.
Solusinya, ujarnya, adalah meningkatkan daya saing produsen garam lokal termasuk dari sisi teknologi.
Kata Bhima, sebenarnya pemerintah sudah punya program PUGAR (pengembangan usaha garam rakyat) tapi program tersebut rupanya tidak berjalan lancar.
Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan, realisasi bantuan untuk petani garam pun tidak pernah mencapai 100%, target produksi garam dari PUGAR hanya bisa mencapai 51.4% dari target.
“Jadi programnya sudah ada tapi tidak serius diawasi pemerintah. Panjangnya rantai distribusi garam lokal juga perlu dipotong, setidaknya ada 7 pelaku utama dalam distribusi. Kalau impor, lebih pendek jalurnya, jadi harga lebih murah. Itu yang perlu dibenahi dari kebijakan garam,” pungkasnya.
.JPG?w=300&h=221)
