Bisnis.com, TAIPEI - Pemerintah sedang menyiapkan model subsidi tertutup untuk liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram guna mengendalikan anggaran subsidi yang terus membengkak. Besar kemungkinan, subsidi diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui penerbitan kartu keluarga sejahtera.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menanggapi masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat, menyusul disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 menjadi undang-undang. Menurutnya, subsidi langsung diperkirakan menghemat anggaran Rp10 triliun hingga Rp15 triliun.
“Ini sesuai dengan permintaan Presiden. Kami mengajukan usulan dengan basis data pelanggan listrik 450 Watt dan 900 Watt penerima subsidi. Ini akan lebih mudah karena datanya sudah tersedia,” tutur Jonan dalam penerbangan Taipei-Jakarta pada Jumat (28/7/2017) setelah hampir sepekan melakukan kunjungan kerja ke Houston, Amerika Serikat.
Dalam sidang paripurna Rabu (26/7/2017) DPR telah menyetujui APBN 2017 menjadi undang-undang yang ditandai dengan lonjakan subsidi energi sebesar Rp23,88 triliun. Kenaikan menjadi Rp101,18 triliun ini berarti 31% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Parlemen juga memberi dukungan program subsidi tertutup tersebut untuk segera dilaksanakan, tetapi dengan sosialiasi yang tepat sehingga tidak timbul gejolak di masyarakat. Pemerintah juga diminta untuk menyalurkan subsidi tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
Subsidi nanti disalurkan secara bulanan, misalnya Rp60.000. Penerima subsidi ini kemudian bisa membeli gas dengan harga pasar
Jonan mengatakan mekanisme subsidi tertutup akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan melalui penerbitan kartu Indonesia Sejahtera. “Subsidi nanti disalurkan secara bulanan, misalnya Rp60.000. Penerima subsidi ini kemudian bisa membeli gas dengan harga pasar.”
Baca Juga
Dia mengaku subsidi melalui LPG 3 kg selama ini tak terkendali karena disparitas harga yang makin tinggi dengan harga gas tak bersubsidi. Bahkan, tidak sedikit warga mampu yang beralih dari tabung gas 12 kilogram kepada tabung gas 3 kg.
Namun, dia mengakui kenaikan subsidi tidak semata-mata karena LPG 3 kg, mengingat subsidi listrik juga mengalami kenaikan hampir Rp6 triliun menjadi sekitar Rp50 triliun. Hal ini terjadi karena ada penambahan pelanggan 900 VA yang dulunya tidak terdata dan berhak menerima subsidi sebanyak 2,4 juta pelanggan dan tambahan 1 juta 450 VA.
Dalam beberapa kesempatan, Jonan memang menyampaikan kecemasan terkait dengan konsumsi LPG 3 kg bersubsidi. Subsidi terbuka semacam itu cenderung tidak bisa dikendalikan, karena barang dijual bebas di pasar dan siapa pun bisa membeli.
LPG 3 kg semula dimaksudkan sebagai subtitusi menyusul dicabutnya subsidi minyak tanah sekitar 10 tahun yang lalu. Saat mayoritas masyarakat beralih dari minyak tanah ke LPG, masalah serupa muncul yakni pemerintah kewalahan dengan beban subsidi terbuka yang semakin besar.
