JAKARTA— PT Bank Tabungan Negara, Tbk. akan bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN melalui Program Operasi Nasional Agraria (Prona) guna memuluskan penyaluran pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi pekerja sektor informal senilai Rp100 miliar tahun ini.
Managing Director BTN Handayani mengatakan selama ini status lahan girik atau milik adat yang konversi haknya ke negara belum didaftarkan melalui kantor pertanahan menjadi penghambat utama penyaluran kredit perbankan bagi pekerja informal untuk mendapatkan rumah yang layak. Pasalnya, lahan girik tidak bisa dijadikan jaminan pinjaman kepada perbankan dan memakan waktu yang lama dalam memprosesnya.
Oleh karenanya, dengan kerja sama bersama Kementerian ATR/BPN, perbankan dapat menyalurkan pinjaman dengan fokus utama kepada masyarakat yang telah memperoleh sertifikat tanah dari program PRONA.
“Supaya mempercepat prosesnya, kami mau bekerja sama dengan kementerian ATR dengan program prona. Kami fokuskan dengan masyarakat yang mendapatkan sertifikat sehingga tanah yang dimiliki sudah bankable. Sasaran berikutnya pun kami mapping kan dengan ATR,” katanya Senin (24/7).
Handayani menuturkan KPR bagi pekerja informal ini mencakup tiga bentuk bantuan yakni pembelian rumah baru dengan plafon atas senilai Rp75 juta, renovasi bangunan serta pembangunan di atas lahan masyarakat. Akan tetapi kata dia karena harga rumah di Jakarta sudah tidak ada yang menyentuh harga Rp75 juta, maka para pekerja informal lebih banyak memilih renovasi. Adapun pekerja informal ini meliputi para pedagang kecil, petani, dan nelayan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
