Bisnis.com, HOUSTON, Amerika Serikat - Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Ignasius Jonan menemui eksekutif puncak ConocoPhilips guna bernegosiasi mengenai kelanjutan investasi perusahaan minyak dan gas tersebut di Indonesia.
Dalam pertemuan yang digelar di kantor pusat ConocoPhilips, Houston, Amerika Serikat, Jonan diterima oleh Chairman & Chief Executive Director Ryan M. Lance, President Asia Pasific & Middle EastBill Bullock, President & General Manager Indonesia Bij Agarwal.
Jonan mengatakan sejumlah blok minyak yang dikelola oleh ConocoPhilips dan anggota konsorsiumnya akan berakhir pada 2020 dan 2023. Menurutnya pemerintah perlu mengetahui rencana perusahaan minyak itu setelah kontrak berakhir.
Sejauh ini, ConocoPhilips terbuka untuk mengajukan perpanjangan kontrak, kendati kontraktor lain juga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Jonan berharap, maksimal dua tahun sebelum kontrak berakhir, perusahaan tersebut sudah mengajukan rencana kepada pemerintah Indonesia.
Jonan menyadari, saat ini dengan harga minyak yang rendah, kontraktor memang cenderung menahan diri dalam melakukan ekspansi. Namun, dia ingin memastikan kepada para investor bahwa pemerintah membuka diri terhadap segala bentuk kerja sama dan negosiasi.
“Jika Anda ada masalah, datanglah ke saya lalu kita duduk berunding. Kalau tidak ada masalah dan semuanya lancar, tidak datang juga tidak apa apa. Berarti bisnis lancar,” tutur Jonan disambut tertawa lebar Ryan.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Conoco Phillips mengelola tiga lapangan migas di Indonesia, yakni Blok koridor, Sumatra Selatan dengan porsi 54%, bersama Repsol 36%, dan Pertamina 10 %.
Lapangan migas kedua adalah Blok South Jambi 45% dengan mitra kerja Petro China 30% dan Pertamina 25%. Adapun lapangan migas ketiga adalah Kuala Kurun yang sepenuhnya dikelola ConocoPhillips.
Blok South Jambi, akan habis masa kontraknya pada 18 Januari 2020. Dengan demikian, sebelim 18 Januari 2018, ConocoPhillips bersama mitranya harus mengajukan rencana bila hendak memperpanjang kontrak.
Ryan pada pertemuan tersebut tampak berhati-hati dalam menyampaikan rencana ConocoPhillips. Khusus untuk Blok South Jambi, dia mengungkapkan bahwa ada kesepakatan jual beli gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) yang belum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.
Menurutnya, pada 2013 pihaknya bersepakat dengan PGN untuk menjual gas seharga US$6,5 per MMBTU. Namun pada perjalanannya belum ada persetujuan Kementerian ESDM.
Menanggapi hal ini Jonan berkomitmen untuk menyelesaikannya tetapi dengan aturan yang ada sekarang. Dia juga mengaku heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berlarut-larut.
