Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

YLKI Minta Polri Usut Tuntas Mafia Beras

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta kepada pemerintah untuk mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan beras.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kedua kiri) bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (tengah) meninjau Pasar Induk Beras Cipanang di Jakarta, Kamis (13/4)./JIBI-Dedi Gunawan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kedua kiri) bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (tengah) meninjau Pasar Induk Beras Cipanang di Jakarta, Kamis (13/4)./JIBI-Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta kepada pemerintah untuk mengusut tuntas kasus pemalsuan beras.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menekankan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut hingga tuntas kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh produsen beras kemasan.

“Polri harus mengusut tuntas pelaku mafia yang sebenarnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (22/7/17).

Tulus mengapresiasi langkah Satgas Pangan menggerebek gudang produsen beras kemasan di Bekasi, Jumat (21/7/17) dinihari. Menurutnya, jika terbukti benar maka tindakan yang dilakukan oleh pihak produsen telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"YLKI juga mendorong hal ini dilakukan secara berkelanjutan dan meluas, termasuk untuk komoditas pangan lain seperti daging, gula, gandum, minyak goreng dan komoditas pangan lainnya,” imbuhnya.

Dia menambahkan, fenomena yang terjadi saat ini banyak dugaan pelanggaran pidana pada komoditas pangan di Indonesia. Akibatnya, konsumen harus menebus dengan harga mahal.

“Jangan sampai proses penegakan hukum ini berjalan anti klimaks, dengan hukuman yang ringan bagi pelakunya,” jelasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS), senin (17/7/17), merilis data yang menyebutkan bahwa beras merupakan penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan terhadap masyarakat di perkotaan maupun perdesaan per Maret 2017. 

Di perkotaan, kontribusi beras terhadap kemiskinan mencapai 20,11% sedangkan untuk masyarakat perdesaan sebesar 26,46%. BPS mencatat keterlambatan dalam pendistribusian beras sederhana menjadi penghambat penurunan garis kemiskinan pada awal tahun ini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper