Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Angka Ketimpangan Yogyakarta Tetap Paling Tinggi

Institute for Development of Economics and Finance menyoroti ketimpangan pendapatan yang terjadi di DI Yogyakarta. Pasalnya, Daerah Istimewa Yogyakarta sukses mempertahankan prestasinya sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan paling tinggi di Indonesia.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 18 Juli 2017  |  14:30 WIB
Angka Ketimpangan Yogyakarta Tetap Paling Tinggi
Abdi dalem Keraton Yogyakarta membawa gunungan saat acara tradisi Grebeg Syawal 1438 di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, Senin (26/6). Tujuh buah gunungan diperebutkan oleh masyarakat dalam tradisi yang digelar oleh Keraton Yogyakarta sebagai bentuk syukur Keraton Yogyakarta atas segala rejeki dan keselamatan dari Tuhan. ANTARA FOTO - Andreas Fitri Atmoko

Bisnis.com, JAKARTA— Institute for Development of Economics and Finance menyoroti ketimpangan pendapatan yang terjadi di DI Yogyakarta. Pasalnya, Daerah Istimewa Yogyakarta sukses mempertahankan ‘prestasinya’ sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan paling tinggi di Indonesia.

Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat ketimpangan Yogyakarta bertahan di posisi tertinggi selama tiga periode berturut-turut dibandingkan dengan 94 provinsi di Indonesia. Dalam rilis BPS disebutkan bahwa gini ratio D.I. Yogyakarta pada Maret 2017 berada di angka 0,432 dengan rincian gini ratio perkotaan sebesar 0,435 dan pedesaan 0,34.

Angka tersebut meningkat 0,012 poin jika dibandingkan dengan Maret 2016 yang berada di angka 0,420 dan naik 0,007 jika dibandingkan dengan September 2016 yang berada di angka 0,425.

Menanggapi hal itu, Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan melonjaknya gini rasio di daerah istimewa, khususnya di perkotaan, tersebut disebabkan lantaran banyaknya spekulasi tanah, pembangunan mal dan hotel.

Sebab itu, dia menyarankan salah satu cara agar masalah ketimpangan bisa teratasi adalah dengan mengendalikan harga tanah dari permainan spekulan.

“Pertama kendalikan harga tanah dari permainan spekulan. Karena harga properti yang mahal menjadi sulit dijangkau warga asli Jogja terutama dari kelompok miskin, sementara kondisi saat ini hunian di perkotaan Jogja lebih dinikmati oleh para pendatang dari kelompok kaya. Instrumen pengendalian harga salah satunya dengan memberikan denda yang tinggi bagi pemilik lahan sawah yang mengkonversi jadi bangunan. Padahal aturannya tidak boleh sawah dijadikan properti apalagi mal dan hotel,” kata Bhima, Selasa (18/7).

Dia menuturkan sejauh ini izin pembangunan hotel dan mal di Yogyakarta cenderung mudah didapat. “Tata ruang di jogja liar sekali, izin hotel dan mal mudah didapat. Padahal lahannya diperuntukkan persawahan,”pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

yogyakarta gini ratio
Editor : Lutfi Zaenudin

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top