Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Proyek Strategis Nasional : Ini Tiga Hambatan Besarnya

Langkah Pemerintah untuk memulai pembangunan proyek strategis nasional masih terkendala oleh tiga hambatan besar.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 07 Juli 2017  |  16:44 WIB
Foto arial proyek pembangunan jalan tol Sumatra ruas Palembang-Indralaya (Palindra) seksi I di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir (OI), Sumatra Selatan, Rabu (14/6). - Antara/Nova Wahyudi
Foto arial proyek pembangunan jalan tol Sumatra ruas Palembang-Indralaya (Palindra) seksi I di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir (OI), Sumatra Selatan, Rabu (14/6). - Antara/Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA— Langkah Pemerintah untuk memulai pembangunan proyek strategis nasional masih terkendala oleh tiga hambatan besar.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Percepatann Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan tiga hambatan tersebut yakni terkait tata ruang, pembebasan lahan dan pendanaan.

Selama ini, baik Pemerintah pusat maupun daerah mengalami kesulitan untuk memulai proyek lantaran belum adanya penetapan tata ruang yang jelas.

Karena itu, rekomendasi dari Kementerian ATR menjadi salah satu solusi agar Pemerintah dan juga pemda dapat segera memulai proyek strategis nasional, khususnya yang menjadi prioritas pemerintah.

“Persoalan tata ruang kita berikan kewenangan kepada Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) untuk memberikan rekomendasi bagi PSN yang mungkin belum ada di tata ruangnya,”kata Wahyu, Kamis (6/7).

Hambatan kedua yang menjadi persoalan adalah terkait pembebasan lahan.

Menurutnya masalah pembebasan lahan yang kerap kali ada di setiap proyek membuat pemerintah kesulitan untuk menentukan lokasi.

Padahal, ujarnya, batasan waktu untuk menentukan lokasi suatu proyek hanyalah dua tahun. Sebab itu, perlu ada perpanjangan masa penlok agar PSN dan KEK yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik di masa mendatang.

“Pengadaan tanah ada istilah penlok,biasanya berlaku dua tahun maka secara otomatis ada penambahan oleh gubernur dua tahun lagi (jadi empat tahun),” ucapnya.

Selain tata ruang dan lahan, masalah ketiga yang harus ditangani oleh Pemerintah adalah pendanaan.

Dia menuturkan, untuk proyek strategis nasional atau PSN, total investasi yang dibutuhkan untuk memulai proyek tersebut senilai Rp4.197 triliun.

Sebab itu, untuk memulai proyek tersebut diperlukan investasi swasta mengingat APBN dan BUMN hanya mampu mendanai sebagian kecil dari keseluruhan PSN tersebut.

“Lalu (persoalan lain) pembiayaan non-anggaran pemerintah. Kalau hanya berlandas APBN tidak cukup maka kita perlu gunakan dana pensiun, asuransi dan lainnya, ini fasilitas yang perlu digunakan,” pungkasnya.

Porsi Besar Swasta//

Sementara swasta dianggap mampu dalam menyumbang bagian besar dalam pendanaan PSN, Wahyu menyebutkan nilai investasi yang diharapkan dari swasta sebesar 57,5% atau senilai RpRp2.414 triliun untuk menutup kebutuhan pembangunan PSN dari total investasi yang dibutuhkan sebesar Rp4.197 triliun hingga 2019.

Kata Wahyu, nilai tersebut merupakan prediksi untuk membiayai total daftar PSN yang mencakup 15 sektor proyek terdiri atas 245 proyek, 1 program kelistrikan, dan 1 program industri pesawat terbang dengan estimasi nilai investasi.

Kendati, prediksi kebutuhan itu masih belum mencangkup 16 proyek yang belum diketahui nilai investasinya.

“Jadi kalau kita lihat kemampuan APBN, maka mungkin sumber pendanaan untuk PSN yang bisa dibiayai lebih kecil dibanding yang dibutuhkan. Nah, ini bagaimana kita mendorong agar swasta bisa lebih terlibat dalam PSN,” ujarnya.

Sementara itu, untuk porsi APBN dibutuhkan senilai Rp525 triliun atau 12,5% dan porsi BUMN sebesar 30% atau senilai Rp1.258 triliun.

“Berdasarkan kemampuan APBN kita, itu hanya Rp 525 triliun yang bisa kita gunakan. Sisanya dari BUMN/D Rp 1.258 triliun, dan swasta Rp 2.414 triliun," katanya.

Menurutnya, pendanaan non APBN semakin dibutuhkan lantaran realisasi pendanaan untuk PSN yang telah berlangsung hingga saat ini juga sebagian besar berasal dari swasta.

Seperti yang dipaparkan, sejauh ini realisasi pendanaan PSN hingga akhir 2016 lalu, ujarnya, sebesar 67% berasal dari swasta yakni Rp339 triliun.

Sementara pendanaan dari APBN memiliki porsi yang paling kecil yakni Rp77,9 triliun, sedang BUMN/D senilai Rp 88,3 triliun. “Porsi ini diproyeksi akan terus bertahan hingga 2019 mendatang,” ujarnya.

Adapun, terdapat lima sektor dengan nilai investasi tertinggi dari PSN tersebut diantaranya 12 proyek energi yang mencapai Rp1.242 triliun, 1 program ketenagalistrikan dengan kebutuhan pendanaan Rp1.035 triliun, 74 proyek jalan sekitar Rp684 triliun, 23 proyek kereta api Rp613 triliun, dan 30 kawasan senilai Rp290 triliun.

“Yang kami kunci, ini semua pembangunannya harus dimulai 2018. Memang ada beberapa proyek yang harus financial closing pas 2019, tapi kami harap seluruh proyek sudah dimulai dan juga ada yang bisa selesai di 2018,” pungkasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Proyek Strategis
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top