Inventory Management Belum Terakomodir dalam Paket Kebijakan XV

Manajemen persediaan atau inventory management logistik dinilai tidak diakomodir dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV yang dirilis pemerintah baru-baru ini.
Abdul Rahman | 30 Juni 2017 21:39 WIB
Truk melintasi Jalan Diponegoro di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/6). - Antara/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, SANGATTA--Manajemen persediaan atau inventory management logistik dinilai tidak diakomodir dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV yang dirilis pemerintah baru-baru ini.

Zaroni, konsultan senior Supply Chain Indonesia (SCI) mengatakan, biaya logistik terbesar terbagi ke dalam tiga komponen utama yaitu transportasi, pergudangan dan inventori.

"Saya lihat dalam paket itu hanya concern di transportasi dan pergudangan," katanya kepada Bisnis, Jumat (30/6/2017).

Menurutnya, transportasi dan pergudangan masuk dalam kategori makro sedangkan inventori masuk kategori mikro. Padahal, inventori berkaitan erat dengan efisiensi proses produksi yang ujung-ujungnya menentukan mahal tidaknya suatu barang.

Dia menilai pemerintah belum menyentuh sektor ini. Padahal, kata Zaroni, pemerintah bisa sampai mengatur keberlangsungan bahan baku produksi, caranya dengan melakukan pembatasan impor atau mendorong produksi bahan baku dalam negeri.

Tujuannya agar semakin banyak produk-produk yang menggunakan bahan baku dalam negeri. Dengan demikian hasil akhir produksi bisa lebih murah.

Selain itu, pemerintah disarankan untuk memetakan cluster bahan baku berdasarkan wilayahnya. Tujuannya adalah apabila suatu barang hendak diproduksi maka komponen bahan bakunya dapat diperoleh dari wilayah terdekat.

Dengan demikian manajemen bahan baku bisa lebih tertata dan pergerakan barang bisa lebih singkat.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Paket Kebijakan Ekonomi

Editor : Maftuh Ihsan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top