JAKARTA-- Pemerintah berencana untuk bertolak ke Brussels, Belgia pada Juli mendatang untuk melakukan negosiasi terkait resolusi sawit yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa.
Dalam kunjungan itu, Presiden Joko Widodo nantinya akan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
"Rapat ini persiapan kunjungan Pak Menko ke Uni Eropa, Brussels. Kita bahas materi-materi yang perlu dibawa, salah satunya soal resolusi sawit Parlemen Uni Eropa," kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto pasca menghadiri rapat koordinasi terkait persiapan kunjungan ke Uni Eropa, Kamis (22/6/2017).
Dalam hal ini, Airlangga menuturkan, selain Uni Eropa, Norwegia juga ikut membuat resolusi sawit yang melarang penggunaan minyak sawit dalam biodiesel.
Seperti diketahui, resolusi Parlemen Uni Eropa terkait dengan sertifikasi produk sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit.
"Selain Parlemen Uni Eropa, Norwegia juga membuat resolusi mengenai sawit. Kalau eksekutif maupun duta besar mereka mengatakan keputusan Parlemen tidak mengikat, Indonesia perlu menjawab isu-isu yang dilempar Uni Eropa," tuturnya.
Rencana kunjungan ke UE ini sebelumnya pernah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Saat itu, Darmin mengatakan jika Pemerintah akan melakukan dialog terkait resolusi tersebut.
“Kita akan terus melakukan dialog, dari pihak Indonesia akan ke Brussel untuk diskusi dan presentasi. Parlemen Uni Eropa menyadari bahwa masih banyak kesalahpahaman selama ini,” ujar Darmin.
Di kesempatan itu, Darmin menyayangkan jika persoalan kelapa sawit dianggap sebagai penyumbang utama deforestasi.
“Bagi Indonesia, persoalan lingkungan terlalu sederhana jika dikaitkan dengan satu komoditas. Sehingga yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia agar Parlemen Uni Eropa melihat persoalan ini dari sisi yang lebih luas,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah menyadari selama ini masih ada kekurangan dalam pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia.
Terkait hal ini, pemerintah terus berkomitmen melakukan perbaikan pada industri ini.
“Kami sadar ada kekurangan di dalam dan kami sudah menjalankan perbaikan sehingga nantinya baik Indonesia dan Uni Eropa bisa saling menerima hubungan ini di masa depan,” pungkasnya.
