Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa dengan adanya insiden suap menyuap antara pejabat Kementeri Desa PDTT dan auditor Badan Pusat Statistik dalam meraih opini WTP alias Wajar Tanpa Pengecualian.
“Saya kecewa betul dong kalau seperti itu, kami dari LKPP pusat menanganinya secara serius dan melakukan pembahasan dengan BPK secara profesional selama ini. Jadi, kami memandang apa yang disampaikan BPK adalah hal-hal yang memang baik memenuhi standar akuntansi,” ujar Menkeu di Kompleks Parlemen, Senin (29/5).
Kendati kecewa, Sri Mulyani mengatakan tak masalah jika aparat hukum ataupun KPK terus melakukan penyelidikan mengingat adanya indikasi kementerian ataupun lembaga lain yang melakukan hal serupa.
“Silakan aparat hukum atau KPK melaksanakan tugasnya, tetapi status dari WTP sendiri kita memiliki kepentingan supaya kredibilitas status itu ditegakkan secara konsisten, mekanismenya apapun kita serahkan ke BPK,” pungkasnya.
Seperti yang dipaparkan oleh lembaga antirasuah akhir pekan kemarin, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni Sugito dan Jarot Budi Prabowo, Rohmadi Sapto serta Ali Sadli dalan operasi tangkap tangan Jumat kemarin.
