Bisnis.com, JAKARTA — Operator 13 bandara di Indonesia barat, PT Angkasa Pura II akan menambah jumlah bandara yang dikelola sebanyak sembilan bandara guna mempercepat pengembangan bandara di Tanah Air.
Sembilan bandara itu a.l. Bandara Radin Inten II Lampung, H.A.S. Hanandjoeddin Belitung, Fatmawati Soekarno Bengkulu, Blimbingsari Banyuwangi, Wirasaba Purbalingga, Kertajati Majalengka, Bintan, Ferdinand Pinangsori, dan Maimun Saleh Sabang.
Head of Corporate Secretary & Legal PT Angkasa Pura (AP) II Agus Haryadi mengatakan AP II sebagai agen pembangunan memang ditugaskan oleh pemerintah untuk ikut membantu mengembangkan bandara di Tanah Air.
“Kami diminta untuk mengelola lima bandara yang selama ini dikelola pemerintah. Namun, di luar itu, kami juga diminta untuk ikut mengelola bandara-bandara yang dibangun swasta, seperti Kertajati dan Bintan,” katanya, Kamis (25/05).
Agus mengungkapkan saat ini AP II, pemerintah dan pihak terkait lainnya masih membahas rencana pengelolaan sembilan bandara itu. Namun, dia optimistis satu atau dua bandara dari sembilan bandara itu dapat dikelola AP II pada tahun ini.
Sejalan dengan bertambahnya jumlah bandara yang dikelola, dia meyakini bisnis AP II akan semakin positif ke depannya. Apalagi, kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkutan udara juga terus meningkat setiap tahunnya.
“Meski tantangannya cukup besar, kami yakin sembilan bandara itu akan prospektif setelah dikembangkan. Sekarang ini, memang konsepnya bukan lagi demand create supply, tetapi supply create demand,” tuturnya.
Agus menyebutkan Bandara Silangit merupakan salah satu bandara yang sukses menciptakan permintaan, setelah dilakukan sejumlah pengembangan. Pada 2016, jumlah penumpang di Silangit mencapai 155.000 orang, naik 800% dari 2015 sebanyak 17.000 orang.
Sementara itu, Direktur Bandara Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Bintang Hidayat mengatakan pemerintah memang menawarkan sejumlah bandara kepada AP I dan AP II sebagai bagian dari percepatan pengembangan bandara.
“Kami sudah membahas ini bersama AP I, AP II, BLU (badan layanan umum) dan pihak terkait lainnya. Kita ingin agar investasi bandara itu, tidak hanya menggunakan APBN saja,” ujarnya.
Bintang mengungkapkan saat ini proses pengalihan pengelolaan bandara masih dibahas. Pada pekan depan, Kemenhub berencana bertemu dengan tim dari Kementerian Keuangan untuk membahas proses pengalihan pengelolaan bandara tersebut.
Menurutnya, pembahasan antara Kemenhub dan Kemenkeu akan terkait dari tarif pelayanan, skema kerjasama dan lain sebagainya. Apabila tidak ada aral melintang, proses pembahasan tersebut akan selesai pada tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
