Bisnis.com, JAKARTA-Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengakui tahapan pemberian subsidi tertutup gas LPG ukuran 3 kg menggunakan kartu elektronik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) memerlukan proses panjang.
Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi TNP2K Elan Satriawan mengungkapkan tahapan panjang tersebut disebabkan karena pemerintah perlu memastikan kesiapan dari penyalurannya.
Jika disalurkan lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dia berharap agen penukaran atau tempat penukarannya sudah siap. Faktor kesiapan yang diperhitungkan antara lain keterjangkauan tempat penukaran dan ketersediaan mesin electronic data capture (EDC). "Tetapi harapannya tahun depan sudah bisa mulai dengan mekanisme baru menyasar kelompok yang tepat bukan seperti sekarang, siapa saja bisa beli," ujarnya.
Rencana pemberlakukan subsidi gas LPG 3Kg bersasaran atau tertutup melalui kartu seharusnya seharusnya bisa dilakukan tahun ini. Sayang, dia mengungkapkan mekanismenya belum siap.
Mulai 2018, pemerintah akan menyalurkan subsidi tertutup gas LPG ukuran 3 kg menggunakan kartu elektronik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tujuannya, katanya, supaya alokasi dana bantuan tersebut tidak terus membengkak hingga Rp40 triliun tahun depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan distribusi subsidi melalui KKS lebih efisien.
Dari data Kementerian ESDM, subsidi gas LPG pada 2016 mencapa Rp27 triliun. Sementara itu, tahun ini subsidi dipatok pada angka Rp22 triliun.
Akhir tahun ini, Jonan memprediksikan subsidi LPG tersebut akan membengkak membengkak Rp30 triliun. "Kalau terus dibiarkan bisa Rp40 triliun tahun depan,” katanya.
