Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan menata tambak-tambak perikanan tradisional karena infrastruktur lahan budidaya yang tidak tertata baik.
Dirjen Perikana Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto mengatakan tantangan terbesar pengembangan budidaya udang dan ikan di kawasan tambak adalah penuruan kualitas lingkungan yang memicu kemunculan hama dan penyakit ikan. Kejadian ini, tutur dia, a.l. dipicu oleh kondisi infrastruktur tambak yang buruk.
Data KKP menunjukkan potensi indikatif lahan budidaya air payau di Indonesia mencapai 2,9 juta hektare dengan total pemanfaatan hingga 2015 hanya 715.846 ha atau baru sekitar 24,1%. Dari data luas lahan yang dimanfaatkan itu, tambak tradisional masih mendominasi dengan tingkat pemanfaatan lebih dari 60% dari total lahan termanfaatkan.
“Tambak-tambak tradisional inilah yang butuh penataan karena cenderung memiliki infrastruktur buruk dan tata letak yang tidak beraturan. Penataan kawasan budidaya yang berbasis klaster akan memungkinkan pengelolaan dan penerapan biosecurity dengan mudah," kata Slamet dalam siaran pers, Jumat (14/4/2017).
Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan Arik Wibowo mengatakan salah satu program prioritas KKP 2017 adalah revitalisasi kawasan perikanan budidaya untuk menjawab permasalahan pengelolaan kawasan perikanan budidaya. Program itu dilakukan dengan merehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang vannamei dan kolam udang galah.
Dia menuturkan revitalisasi akan difokuskan di 12 kabupaten. Untuk rehabilitasi tambak udang vannamei akan dilakukan di Kabupaten Mamuju Utara, Lampung Timur, dan Kolaka. Untuk tambak udang windu, akan dilakukan di Kutai Kartanegara, Pangandaran, dan Kota Tarakan. Sementara itu, rehabilitasi program silvofishery (polikultur udang windu, bandeng dan rumput laut) dilakukan di Bekasi. Adapun revitalisasi kolam udang galah akan dilakukan di Kabupaten Pangandaran, Garut, Banjar, Ciamis, Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya.
“Revitalisasi kawasan perikanan budidaya ini diharapkan meningkatkan produktivitas budidaya sehingga mampu menggenjot produksi dan tentunya pendapatan masyarakat pembudidaya," ujar Arik.
KKP sejak 2012 telah melakukan upaya-upaya revitalisasi tambak, yang mana fokusnya adalah perbaikan infrastruktur tambak masyarakat. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Abdul Muis dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR menyebutkan, hingga 2016, program pembangunan layanan jaringan tata air tambak terealisasi 5.088 ha, sedangkan realisasi program rehabilitasi jaringan tata air irigasi tambak hingga 2016 tercatat 47.726 ha.
Di samping itu, sejak 2013,Ditjen Perikanan Budidaya mendorong pelaksanaan pengelolaan saluran tambak partisipatif yang melibatkan masyarakat. Sampai dengan 2016, tercatat sekitar 242.000 meter saluran yang telah direhabilitasi dengan luas lahan terlayani mencapai 12.100 ha da tenaga kerja yang terlibat 7.020 orang.
Kasubdit Kelautan dan Perikanan Bappenas Rahmat Mulianda menyampaikan program pembangunan insfrastruktur tambak telah masuk ke dalam program prioritas nasional pembangunan kedaulatan pangan. Menurut dia, Bappenas telah menetapkan target, yakni pembangunan irigasi tambak 208,4 ha tahun ini saja dan 304,75 ha hingga 2019. Adapun target pembangunan jaringan tata air tambak tahun ini 12.050 ha dan diproyeksikan mencapai 115.000 ha hingga 2019.
Secara nasional, volume produksi budidaya air payau 2015 tercatat 615.871 ton untuk udang, rumput laut gracilaria sp 1,1 juta ton, dan ikan bandeng 672.196 ton.