Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo minta rincian pembiayaan yang digunakan untuk membangun infrastruktur prioritas nasional.
Dalam rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Selasa (11/4/2017), Presiden meminta kejelasan pembiayaan infrastruktur yang sedang berjalan, baik yang bersumber dari APBN serta non-anggaran pemerintah seperti swasta, BUMN, private public partnership (PPP), dan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
"Jika swasta tidak mau membiayai investasi bidang infrastruktur, saya kira kita bisa tawarkan opsi skema PPP, KPBU atau mungkin kerja sama BUMN dengan BUMD dengan swasta. Jika tidak ada yang mau mengambil peluang-peluang itu maka bisa diberikan penugasan ke BUMN dan pilihan terakhir ini baru ditempuh dengan pembiayaan dari APBN atau APBD," kata Presiden.
Baca Juga
Menurutnya, BUMN dapat menggalang dana lewat sekuritisasi aset. Dengan begitu, kebutuhan anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terpenuhi.
Presiden juga minta menteri yang hadir dalam rapat terbatas merinci pembiayaan untuk pembangunan LRT Jabodetabek, kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya, dan sejumlah jalan tol.
"Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda lagi karena begitu kita undur, kita tunda, pembiayaan akan semakin besar dan kita ingin ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita," tutur Presiden.
.jpg?w=300&h=221)
