Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewacanakan insentif tax allowance bagi perusahaan yang terlibat dalam pengembangan pendidikan vokasional.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pelaku industri yang aktif dalam program pendidikan vokasional berpeluang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (tax allowance).
Pemberian insentif tersebut diharapkan bisa memperbanyak perusahaan dan tenaga kerja profesional yang terlibat dalam proses pendidikan di SMK maupun pendidikan tinggi vokasional.
“Salah satu fasilitas yang diusulkan adalah tax allowance. Usulan ini sedang kami bahas dengan Kementerian Keuangan,” kata Airlangga dalam rilis Kementerian Perindustrian, Minggu (19/2/2017).
Kementerian Perindustrian menargetkan penciptaan 1 juta tenaga kerja berkeahlian dan siap pakai lewat program pengembangan pendidikan vokasional.
Pada tahap awal, program tersebut diterapkan lewat SMK dan pendidikan tinggi di bawah Kemenperin. Program kemudian akan diperluas dalam bentuk program link and match yaitu kerja sama pengembangan pendidikan vokasional antara pemerintah dengan perusahaan dan asosiasi industri di beberapa provinsi.
Program pendidikan vokasional dirancang berdasarkan sistem pendidikan di negara industri maju seperti Austria, Swiss, dan Jerman. Negara-negara tersebut menerapkan pendidikan empat tahun di level SMK, program magang sejak 16 tahun, dan kurikulum yang disiapkan oleh pelaku industri.
Lulusan SMK akan memperoleh sertifikat keahlian berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI) atau standar internasional.
