Bisnis.com,.JAKARTA - Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keselamatan pelayaran rakyat di Tanah Air.
Sejumlah upaya yang dilakukan antara lain dengan memberikan bantuan sebanyak 1.600 life jacket, diklat vokasi 1000 pemuda, dan membuatkan 100 kapal rakyat.
Komitmen peningkatan keselamatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, yang penyerahannya secara simbolis dilakukan Menhub Budi Karya Sumadi, di sela Acara Puncak HPN 2017, di Lapangan Polda Maluku, Kota Ambon yang disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah berkomitmen terus mendorong seluruh stakholder pelayaran untuk meningkatkan keselamatan pelayaran rakyat di seluruh wilayah Indonesia.
"Maluku menjadi provinsi pertama untuk mengimplementasikan upaya peningkatan kualitas pelayaran rakyat," ujarnya, di Ambon, seperti siaran pers yang diterima Bisnis, Kamis (9/2).
Pemilihan Provinsi Maluku sebagai salah satu daerah yang perlu ditingkatkan keselamatan pelayaran rakyatnya, karena merupakan daerah kepulauan yang luasan lautnya lebih besar daripada daratan.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi memberikan arahan bahwa kini laut menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia, bukan kebutuhan sekunder.Â
Untuk itu, perlu diperhatikan lebih detail mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mendukung potensi laut di Indonesia.
Sementara, saat meninjau dua kapal penyeberangan bantuan Kemenhub di Pelabuhan Ambon, Menteri Perhubungan Budi Karya menyampaikan bahwa untuk peningkatan keselamatan pelayaran rakyat, diberikan bantuan sebanyak 1.600 buah life jacket.
Ribuan life jacket yang diserahkan kepada kapal-kapal rakyat yang beroperasi di Provinsi Maluku, sebagai bentuk pembinaan pelayaran rakyat itu merupakan sumbangan PT. Pelindo IV dan INSA.
"Life jacket wajib digunakan saat berlayar menggunakan kapal rakyat," tegasnya.
Selain itu, Kemenhub juga memberikan bantuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayaran kepada 1000 pemuda dan pemudi Maluku melakui Diklat Vokasi di bidang pelayaran.
Penyelenggaraan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat tersebut, dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub, bekerjasama dengan Universitas Pattimura dan Pemerintah Provinsi Maluku.
Menurutnya diklat yang dilakukan secara gratis itu menyasar masyarakat yang kurang mampu dan putus sekolah.
Pada tahap I telah terjaring 240 siswa diklat vokasi yang akan mengikuti diklat di PIP Makassar sebanyak 120 siswa, dan di BP2IP Barombong sebanyak 120 siswa.Â
"Nantinya mereka yang telah memiliki keahlian dasar di bidang pelayaran, agar dapat memastikan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan kapal berjalan baik, sehingga tidak banyak lagi kecelakaan akibat kelalaian prosedur," ungkapnya.
Selain itu, Kemenhub juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar tahun ini untuk membangun 100 unit kapal rakyat.
Kapal dengan bobot 35 GT tersebut dibuat dengan spesifikasi yang telah disesuaikan kondisi perairan di Indonesia serta sesuai standar keselamatan dan keamanan pelayaran.
"Dalam waktu dekat ini, sebanyak 10 unit kapal rakyat yang pembangunannya juga dilakukan di Maluku, akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk dioperasikan," tegasnya.
Menhub Budi juga mengungkapkan telah berkomitmen untuk menyempurnakan peraturan terkait pelayaran rakyat, yang diatur dalam aturan Standar Kapal Non Konvensi / Non Convention Vessel Standard (NCVS).Â
Menurutnya penyempurnaan yang dilakukan, salah satunya terkait aturan pengawasan, bahwa kapal-kapal rakyat di bawah 35 GT pengawasannya dilakukan oleh Pemda setempat.
Kemenhub juga akan melakukan supervisi kepada pemerintah daerah selaku pengawas, dengan cara pemberian bimbingan teknis, penyuluhan, dan bantuan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan J.A. Barata menambahkan, Kemenhub juga memberikan bantuan untuk peningkatan konektivitas dan kualitas pelayanan transportasi di Maluku, yakni dua Kapal penyeberangan, KMP Tanjung Sole dan KMP Lelemuku.
"Dua kapal RO-RO 500 GT berkapasitas masing-masing 148 orang dan 19 unit kendaraan itu akan digunakan melayani rute perintis di Maluku, lintas Namlea-Waisela dan lintas Saumlaki-Adaut-Letwurung," ujarnya.
Menurutnya, Selain kapal penyeberangan, juga diserahkan bantuan sebanyak 16 unit bus, yang diserahterimakan dan akan dioperasikan oleh Pemerintah kota/kabupaten dan Pemerintah Provinsi Maluku.
