Bisnis.com, JAKARTA- Efektifitas Perum Bulog dalam menjalankan fungsinya sebagai stabilisator harga komoditas pangan kembali dipertanyakan karena fluktuasi harga kebutuhan pokok yang tetap tinggi.
Sejumlah langkah pun perlu dilakukan untuk mengkoreksi gagalnya fungsi Bulog mencegah fluktuasi harga komoditas pangan. Di antaranya penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pemangkasan jalur distribusi pangan.
Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengaku menerima informasi terkait adanya penimbunan sejumlah komoditi pangan sebelum masuk ke pasar. Hal ini menurutnya bisa saja mengindikasikan adanya permainan yang mempengaruhi harga di pasar.
“Harga yang tiba di pedagang dengan yang ditentukan berbeda, padahal ini tanggung jawab Bulog. Dari sini bisa kita liat ada permainan. Bulog itu tidak transparan, mereka menciptakan ruang gelap sendiri,” kata Uchok kepada wartawan di Jakarta Senin (6/2) dikutip Antara.
Uchok mengatakan, sesuai tugasnya, Bulog berperan dalam sisi distribusi. Namun fungsi tersebut dinilainya tak berjalan baik. Dengan kata lain, Bulog yang tak berfungsi dengan baik, justru kerap menjadi penghambat atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
“Harusnya yang dilakukan Bulog itu adalah menjaga stok di pasar,” ujarnya.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri berpendapat, kelemahan Bulog sejauh ini adalah tidak memiliki kemampuan untuk mendistribusikan barang sampai ke pasar. Karena itu menurutnya Bulog terkesan tak ubahnya dengan pedagang.
“Dia (Bulog) dapat kuota, lalu menjualnya ke pengusaha. Setelah itu dari pengusaha lalu dijual ke pengusaha kecil, baru masuk ke pedagang, ini juga akan berat. Maka saran kami kalau ini mau efektif, Bulog itu harus masuk ke pasar,” ujarnya.
Senada, Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Fadhil Hasan menuturkan, selama ini untuk melaksanakan dan memastikan stabilisasi suatu harga komoditas pangan strategis, pemerintah menunjuk Perum Bulog sebagai stabilisator. “Namun selama ini Bulog kerap tak berhasil melaksanakan tugasnya. Karenanya kesepakatan untuk menetapkan HET komoditas seperti gula bisa dilakukan, ini agar Bulog berhasil menjalankan fungsinya,” kata Fadhil menanggapi ditetapkannya HET untuk gula.
Selain kesepakatan HET antara produsen dan distributor, Kementerian Perdagangan (Kemendag) baru-baru ini juga melakukan pemangkasan jalur distribusi dari produsen ke konsumen. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta sektor swasta dalam pendistribusian gula.
Pemangkasan juga dilakukan dalam alur impor gula. Jika dulunya harus melalui penugasan dari pemerintah ke BUMN, kini Kemendag mengizinkan beberapa pabrik untuk mengimpor langsung gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih atau gula konsumsi.
Dengan alasan stabilisasi, Perum Bulog akhir tahun lalu mengakuisisi 70% saham PT Gendhis Multi Manis (GMM), perusahaan pabrik gula di Blora, Jawa Tengah senilai Rp77 miliar. Menteri BUMN Rini Soemarno menyetujui proses akuisisi tersebut pada 30 September 2016 atau sehari setelah surat pengajuan akuisisi yang dikirimkan Bulog ke kementerian BUMN.
GMM nantinya akan menjadi anak perusahaan Bulog. Produk gula yang dihasilkan akan dipasok ke Bulog untuk dijadikan cadangan nasional. Cadangan itu dapat digunakan untuk intervensi pasar saat harga gula tinggi.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, pihaknya selain melakukan akusisi juga menyiapkan lahan perkebunan tebu dengan Perum Perhutani mencapai 12.000 hektar. Kapasitas PT GMM saat ini dikatakannya mencapai 6.000 ton tebu per hari. Ke depan, kapsitas bisa saja ditingkatkan menjadi 10.000 ton tebu per hari.
Selama ini PT GMM mendapatkan bahari baku dari tebu rakyat. Namun, melihat pada tahun 2016 Bulog mengimpor 260.000 ton gula mentah dan digiling di pabrik gula swasta, dengan akusisi PT GMM, Bulog dapat mengolah gula mentah impor di PT GMM.
menanggapi aksi korporasi ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menuturkan, peran dan fungsi Bulog sejauh ini memang terlihat tak jelas. Agar efektif, keberadaan Bulog menurutnya memang perlu dikembalikan seperti pada saat Bulog didirikan pertama kali. “Ini karena Bulog masih setengah-setengah, masih banci, abu-abu. Artinya, satu pihak dituntut cari untung di sisi lain diminta untuk menjalankan tugas negara untuk masyarakat,” ucapnya.
