Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Industri Susu akan Ditata, Berikut Isi Peraturannya

Pemerintah akhirnya turun tangan membereskan persoalan rendahnya harga susu di tingkat peternak lokal sehingga mereka enggan mempertahankan bisnis rumah tangga yang sejak lama ditekuni.
Dara Aziliya
Dara Aziliya - Bisnis.com 04 Februari 2017  |  14:03 WIB
Industri Susu akan Ditata, Berikut Isi Peraturannya
Sapi Perah - Bisnis
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akhirnya turun tangan membereskan persoalan rendahnya harga susu di tingkat peternak lokal sehingga mereka enggan mempertahankan bisnis rumah tangga yang sejak lama ditekuni.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan Kementerian Pertanian Fini Murfiani menyebut pemerintah akan mendorong skema kemitraan antara peternak sapi perah dan industri susu, yang turut diawasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga koperas-koperasi peternak.

“Rancangan peraturan menteri ini tidak menetapkan harga susu, namun mengatur komponen harga susu dalam rangka melindungi peternak. Komponen harga susu yang dimaksud meliputi harga pokok susu, klasifikasi mutu susu dan keamanan susu. Lalu akan ada pasal terkait kemitraan,” ungkap Fini, Sabtu (4/1/2017).

Fini mengungkapkan saat ini pemerintah sedang menyusun Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Penyediaan dan Peredaran Susu. Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyediaan dan Peredaran Susu.

Adapun, ruang lingkup Permentan tersebut yaitu penyediaan susu, peredaran susu, kemitraan, promosi susu, pelaporan, dan pembinaan dan pengawasan industri susu.

Selain itu, diatur pula soal peredaran susu dalam negeri yang harus memenuhi standar SNI yang mencakup lulus uji rasa, warna, dan bau, tidak mengandung alkhohol, dan residu antibiotik.

Sedangkan kemitraan yang dibentuk antara industri dan peternak dapat meliputi kerjasama penyediaan sarana produksi, peningkatan produksi, pemasaran; dan/atau permodalan atau pembiayaan. Pada aspek kemitraan ini mengatur bagaimana hubungan antara peternak dengan koperasi dan pelaku usaha.

“Kelebihan dari Rancangan Peraturan Menteri ini yaitu, pelaku usaha yang telah memiliki unit pengolahan dalam melakukan peredaran susu wajib menggunakan susu produksi peternak dan/atau koperasi. Sementara bagi pelaku usaha yang belum memiliki unit pengolahan, selain melakukan kemitraan wajib melakukan promosi,” kata Fini.

Berdasarkan Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016, Indonesia memiliki populasi sapi perah sebanyak 518.649 ekor pada tahun 2015 dengan jumlah produksi sebesar 835.100 ton.

Total kebutuhan untuk konsumsi susu sapi nasional pada tahun 2015 sebesar 3.838.215 ton per tahun atau 15 liter per kapita per tahun. Produksi lokal berupa susu segar baru mencapai 22 % dari kebutuhan, dan kekurangannya 78% masih harus dipenuhi dari impor yakni 3.003.115 ton dalam bentuk produk olahan susu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementan industri susu
Editor : Gita Arwana Cakti
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top