Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Perhubungan berjanji akan mengucurkan subsidi Rp1 triliun secara bertahap dalam lima tahun ke depan untuk memajukan pelayaran rakyat.
Gagasan ini muncul untuk mereformasi sistem pelayaran nasional setelah tragedi KM Zahro Express awal tahun ini.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan subsidi dengan jumlah Rp200 miliar per tahun mulai 2017. Rencananya, pemerintah akan memberikan subsidi ini bagi operator atau pemilik kapal rakyat untuk pembangunan kapal baru.
"Kita akan memberikan 100 kapal kepada pelayaran rakyat dengan subsidi tersebut," ujarnya, Kamis (26/1).
Dengan subsidi ini, armada pelayaran rakyat (pelra) akan lebih bersih, laik dan aman. Namun, dia menuturkan skema pemberian subsidinya harus dikoordinator dengan satu entitas. Adapun entitas yang diharapkan mengelola subsidi ini adalah koperasi. Nantinya, dia berharap koperasi yang mengkoordinir pemesanan kapal yang diperlukan kepada galangan lokal.
Akan tetapi, skema ini masih harus dimatangkan kembali, termasuk gagasan untuk menyubsidi operasional kapal.
Menhub mengaku telah melakukan dialog dengan pengusaha pelayaran rakyat (pelra). Terkait dengan jenis kapal, para pengusaha meminta agar kapal yang diberikan adalah kapal kayu karena ini bahan baku itu telah menjadi identitas budaya atau ciri khas pelayaran rakyat.
"Kalau kapal kayu eksotik harus dipertahankan, itu akan melestarikan kemampuan kita membuat kapal, dan itu selling point bagi tempat wisata di timur," ungkapnya.
