Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) didorong untuk melakukan upaya berkala terkait dengan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) yang terdapat di ratusan titik kawasan perairan Indonesia.
"Sepanjang jelas perencanaannya harus ada upaya berkala yang dilakukan berkenaan dengan penggalian identitas bahari bangsa di balik BMKT," kata Direktur Eksekutif Center of Maritime for Humanities Abdul Halim di Jakarta, Senin (9/1/2017).
Menurut Abdul Halim, aktivitas yang dimaksud dengan upaya berkala adalah mulai dari pendataan, pengkajian, publikasi hingga pendidikan kepada masyarakat. Hal tersebut, lanjutnya, sehingga tidak melihat BMKT hanya sebagai harta karun dalam pengertian dalam aspek ekonomi semata.
Sebelumnya, KKP menginginkan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) tidak dilihat sebagai harta yang bernilai banyak tetapi merupakan warisan budaya yang layak dilestarikan dan dipelajari oleh generasi masa kini dan mendatang.
"BMKT ini warisan budaya, jangan dianggap sebagai sesuatu yang nilainya material atau sebagai harta karun," kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Sjarief Widjaja di Jakarta, Jumat (6/1).
Menurut Sjarief Widjaja, tidak mudah untuk mengelola BMKT yang di Indonesia saja diperkirakan terdapat di sekitar 460 titik yang tersebar di berbagai daerah di kawasan perairan nasional. Dia mengemukakan meski telah ada kebijakan moratorium untuk mengangkat BMKT, tetapi masih ditemukan adanya upaya penjarahan secara sembunyi-sembunyi.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga akan melakukan sejumlah langkah yaitu awalnya adalah melakukan pemetaan terkait sejumlah titik BMKT di Tanah Air.
Kemudian, lanjutnya, bakal direncanakan melakukan identifikasi secara elektronik kepada berbagai BMKT yang ada tersebut. "Sehingga, bisa mengeluarkan sinyal kalau ada gerakan dan sebagainya terkait BMKT itu," katanya.
KKP juga sedang membuat adanya semacam museum bahari yang memuat barang-barang yang berasal dari kapal yang telah tenggelam.
Karena itu, rencananya juga bakal dilakukan pengangkatan secara mandiri oleh pemerintah, dan benda-benda yang diangkat tidak diserahkan kepada pihak luar tetapi diserahkan ke museum untuk dipelajari.
KKP, lanjutnya, juga sedang membicarakan dengan Kementerian Pariwisata tentang apakah bisa mengintegrasikan pengelolaan BMKT dengan situs pariwisata.
