Bisnis.com, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menginginkan kebijakan untuk mendorong infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah tidak menghambat aspek pemerataan yang juga menjadi tujuan nasional.
"Berbagai proyek infrastruktur skala besar yang dikejar target pemenuhannya dengan begitu masif, justru tidak berhubungan dengan produktivitas rakyat dan hanya menguntungkan perusahaan besar. Bukannya pemerataan yang akan didapat, rakyat justru akan semakin kehilangan sumber-sumber kehidupannya," kata Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Khalisah Khalid dalam rilis di Jakarta, Sabtu (7/1/2017).
Walhi menilai agenda pemerataan yang bakal menjadi fokus pemerintah pada 2017 harus diletakkan pada upaya mengatasi ketimpangan dan kesenjangan terhadap sumber daya alam atau sumber agraria yang selama ini menjadi akar masalah dari berbagai krisis multidimensi yang terjadi di Tanah Air.
Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah melihat agenda ini sebagai sebuah tahapan atau jalan menuju perombakan struktur penguasaan sumber daya alam atau sumber agraria.
"Karenanya, mengoreksi berbagai perizinan konsesi terhadap berbagai industri di berbagai sektor perkebunan, kehutanan dan tambang yang selama ini menguasai sumber daya alam atau sumber agraria menjadi keharusan, terlebih begitu banyak konsesi yang didapatkan oleh korporasi besar selama ini dengan melanggar peraturan dan perundang-undangan," katanya.
Fokus Presiden, kata Khalisah, juga harus dibarengi dengan upaya pemulihan atas hak-hak sosial, budaya dan ekologis rakyat yang selama ini dihancurkan dan dilanggar oleh model pembangunan atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Walhi berpendapat berbagai megaproyek infrastruktur skala raksasa dengan mendatangkan investor dan mengandalkan utang luar negeri dari lembaga keuangan internasional maupun lembaga pembangunan internasional justru hanya akan membuat bangsa ini semakin masuk dalam jebakan utang.
Presiden Joko Widodo menyatakan program kerja pemerintah pada 2017 dan persiapan 2018 akan fokus pada program pemerataan.
"Meskipun kita tahu angka gini rasio kita sedikit membaik, tapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi. Oleh sebab itu kita harus kerja keras, mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita, baik kesenjangan antar wilayah, angka kesenjangan kaya dan miskin," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/1).
Presiden Jokowi menegaskan program pemerataan ini akan menjadi sebuah konsen besar pemerintahannya ke depan.
Menurut Jokowi, dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, tahun ini dan tahun depan, kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali karena pemerintah ingin rakyat mendapatkan akses pada tanah.
Presiden meminta yang berkaitan dengan konsensi untuk rakyat, berupa tanah-tanah adat, sertifikat untuk rakyat akan menjadi fokus perhatiannya dan akan dilakukan secara besar-besaran dalam jangka waktu dua tahun ini.
"Kepada Menteri BPN (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN) sudah saya sampaikan, kepada Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sudah saya sampaikan agar redistribusi aset leader form ini betul-betul pada yang kita mulai pada akhir tahun 2016 lalu adan 2017 ini harus betul-betul kita kerjakan lebih masif lagi," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
