Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kaltim Pastikan Izin Karst Sesuai Aturan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan berhati-hati dalam memberikan izin kepada perusahaan yang akan mengeksploitasi sebagian pegunungan karst Kaltim.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 29 Desember 2016  |  03:30 WIB
Kaltim Pastikan Izin Karst Sesuai Aturan
Karst Sangkulirang Mangkaliat Kab.Kutai Timur, Kaltim/kemendagri/antara - yus
Bagikan

Bisnis.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan berhati-hati dalam memberikan izin kepada perusahaan yang akan mengeksploitasi sebagian pegunungan karst Kaltim.

Asisten I Sekprov Kaltim Meiliana mengatakan setiap investasi yang dilakukan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan sosial.

Terkait dengan proses pemberian izin tetap berpedoman pada Pergub Kaltim Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang - Mangkalihat di Berau dan Kutim dan Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim.

"Pemprov Kaltim juga telah melakukan klarifikasi lahan rencana izin lokasi terhadap areal yang diindikasikan sebagai wilayah bentang alam karst akan dikeluarkan dari perizinan," katanya, seperti yang dikutip Rabu (28/12/2016).

Meiliana menyampaikan bahwa untuk wilayah batu gamping dapat dimanfaatkan. Namun harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kawasan batu gamping yang akan dimanfaatkan tersebut tidak memenuhi kriteria bentang alam karst seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

"Penyelidikan akan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan melibatkan para ahli dan tim teknis karst. Hasil penyelidikan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan dalam penerbitan izin lingkungan serta penerbitan sertifikat hak guna usaha oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)," ucapnya.

Proses perizinan dan penyusunan dokumen Amdal dapat dilanjutkan jika sesua hasil penyelidikan bahwa rencana izin lokasi usaha yang diusulkan bukan kawasan karst yang dilindungi.

"Namun, jika lokasi usaha kegiatan tersebut terindikasi sebagai kawasan karst maka perizinannya tidak dapat dilanjutkan," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

karst
Editor : Fatkhul Maskur
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top