Bisnis.com JAKARTA -- Dengan jumlah pengusaha yang baru mencapai 1,56% dari populasi penduduk, Indonesia masih membutuhkan jutaan wirausaha baru agar dapat memenangi persaingan masyarakat ekonomi Asean.
Padahal, standar bank dunia menyarankan perlu mencapai 4% untuk berkompetisi di era pasar tunggal tersebut. Setidaknya itu yang disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat kunjungan kerja di Surabaya. Dia mengatakan secara ideal Indonesia harus meningkatkan jumlah wirauaha baru sebanyak 5,8 juta untuk memenuhi target empat 4%.
"Menuju 2% saja, kita butuh 1,7 juta pengusaha. Oleh karena itu, kita butuh kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa, karena pertumbuhan ini hanya akan dapat dicapai manakala kita bisa menggerakkan semua stakeholder,” katanya pada pembukaan Nahdhatul Ulama (NU) Expo 2016 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (21/12/2016).
Menurutnya, peran yang perlu ditingkatkan, antara lain adalah mengembangkan core competence ekonomi pada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Langkah ini bisa digerakkan oleh para santri melalui kegiatan industri atau jasa.
“Karena itu, kami berharap nantinya setiap pesantren yang ada di Indonesia dapat memiliki unit usaha industri,” lanjutnya.
Upaya tersebut dapat diawali dengan berjualan hal-hal yang kecil serta mengumpulkan modal untuk mengembangkan usaha agar lebih besar dan variatif.
Di samping itu, Airlangga menambahkan, Pemerintah tengah mendorong pendidikan vokasi di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan akan menjadi tulang punggung pendidikan Indonesia ke depan. “Nantinya 60% pendidikan setingkat SMA akan didorong melalui pelatihan-pelatihan vokasi dan nanti Kemenperin menghubungkan dengan kegiatan-kegiatan di industri,” jelasnya.
Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan, pihaknya menargetkan penumbuhan wirausaha baru untuk industri kecil sebanyak 20.000 dan industri menengah sekitar 4.500 unit hingga 2019.
Gati menegaskan, IKM memegang peranan penting dalam penguatan struktur industri dan utamanya untuk perekonomian nasional. “IKM merupakan simbol aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan yang terbukti tangguh menghadapi tantangan dan krisis ekonomi yang melanda ekonomi global,” tuturnya.
Untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru di dalam negeri, lanjut Gati, Kemenperin juga menyadari harus dilakukan langkah-langkah yang out of the box. Salah satunya adalah meluncurkan program e-smart IKM, yang merupakan suatu sistem database IKM yang tersaji dalam profil industri, sentra dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada seperti Bukalapak dan Tokopedia.
“Dengan terintegrasinya sistem ini, pasar secara fisik yang sebelumnya harus pada lokasi tertentu, maka pasar tersebut akan digantikan dengan kamar-kamar para santri atau pojok-pojok lapangan bola di pesantren karena pasarnya telah bisa dijangkau melalui smartphone atau lewat perangkat internet lainnya,” papar Gati. Artinya, pelaku industri bisa menjangkau pasar domestik dan internasional hanya dengan jari-jemari melalui gadget yang dimiliki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
