Bisnis.com, YOGYAKARTA - Pemerintah tidak boleh mengabaikan aksi unjuk rasa dan menganggap tidak akan berdampak pada kondisi perekonomian nasional.
Pakar ekonomi UGM mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mewaspadai dampak aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat, terhadap perekonomian nasional utamanya pada jangka menengah dan panjang.
"Pemerintah kami minta untuk mewaspadai dampak aksi demo yang dilakukan masyarakat, terhadap perekonomian nasional," ujar Pakar Ekonomi Makro Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono dalam Talkshow TerasKita, bertajuk Indonesia Outlook 2017 di Gedung Poerbatjaraka, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Yogyakarta, Jumat (16/12/2016).
Menurut dia, beberapa peristiwa aksi demo yang terjadi di Indonesia baru-baru ini, tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perekonomian nasional.
"Namun, tentu saja pasar juga ada limitnya. Sampai seberapa jauh? Kita tidak tahu," kata dia.
Karena itu, Tony mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan upaya-upaya yang memelihara batasan dari pasar dalam merespons situasi dan kondisi yang terjadi melalui aksi demo.
"Upaya untuk menjaga limit tersebut tidak terlampaui, juga menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan pemerintah," jelasnya.
Ia mengatakan, sebaiknya sikap pembiaran-pembiaran yang terjadi selama ini, dihentikan. Sebab, selama ini seolah-olah ada pembiaran dan kebebasan yang tidak terbatas.
"Tidak bisa. Kebebasan itu tetap ada batasnya. Karena itu, saya harap pemerintahan Jokowi yang saya kira punya leadership cukup kuat, dan sosok yang cepat mengambil keputusan, seharusnya bisa mengatasi ini semua," papar Tony.
Senada dengan itu, Peneliti Kulturalisme dari Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM Zainal Abidin Bagir menyebutkan bahwa soal tantangan menjaga kemajemukan, harus lebih mengedepankan proses penegakan hukum yang lebih tegas.
"Meski ada komitmen menjaga kebhinekaan namun prioritas mengatasi hal-hal kecil harusnya polisi lebih tegas. Jangan sampai masalah yang kecil, berlarut-larut karena didiamkan lalu menjadi besar," katanya.
Menurut Zainal, ajakan yang berbau hasutan dan kebencian lewat media sosial seharusnya perlu ditindak tegas oleh aparat kepolisian.
"Pengaruh media sosial itu sangat besar. Saat ini, saya nilai belum dijadikan prioritas oleh aparat penegak hukum kita," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
