Bisnis.com, JAKARTA - Pengadaan lahan jalan tol Cileunyi—Sumedang--Dawuan (Cisumdawu) sepanjang total 58,5 kilometer yang dibangun oleh pemerintah tersendat lantaran keterbatasan APBN. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang memenangkan tender nantinya diharapkan dapat menalangi biaya pengadaan lahan.
Kepala Satker Jalan Tol Cisumdawu Wida Nurfaida menjelasksan dari enam seksi tol Cisumdawu, pemerintah memberikan dukungan konstruksi pada seksi I dan II sepanjang 29,55 kilometer, di mana biaya konstruksinya mengandalkan pinjaman China.
Dari kedua seksi itu, baru seksi II yang telah memasuki masa konstruksi, sedangkan seksi I masih menunggu lelang kontraktor. Seksi II ini terbagi menjadi dua fase, di mana fase pertama sepanjang 6,95 kilometer telah mencapai 79%, sementara fase dua sepanjang 10,7 kilometer sedang dalam persiapan pekerjaan terowongan.
“Kendala fase satu ini lebih pada cuaca, karena di sana kan curah hujannya masih agak tinggi. Kalau fase 2 sudah kontrak [konstruksi] di tahun lalu, di Agustus sudah mulai ada pengerjaan, terutama persiapan terowongan,” ujarnya, Jumat (02/12).
Untuk konstruksi dua seksi pertama, alokasi anggarannya mencapai 6,6 triliun, yang terdiri dari Seksi I Rp2,1 triliun, dan Seksi II Rp4,5 triliun yang bersumber dari pinjaman China. Kontraktor yang terlibat Seksi II Fase I antara lain PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan Shanghai Construction Group, sementara kontraktor pelaksana untuk Fase II MCC, PT Wijaya Karya , PT Nindya Karya dan PT Waskita Karya.
Sejalan dengan konstruksi, progres pengadaan lahan untuk seksi II untuk seksi I Cileunyi—Rancakalong mengalami kemajuan terbesar yaitu 89%, sementara seksi I baru 30% dan seksi IV, V, dan VI masih proses pengukuran. Pengadaan lahan belum bisa dilanjutkan karena habisnya anggaran pengadaan lahan, dan belum tersedianya badan usaha jalan tol yang dapat menalangi pengadaan lahan.
Menurutnya, saat ini pemerintah tengah melelang investasi tiga seksi terakhir kepada badan usaha. Pemerintah berharap nantinya badan usaha pemenang lelang dapat menalangi biaya pengadaan lahan untuk ruas tol ini, yang akan diganti oleh dana dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
“Kalau tanahnya bebas, harapannya tahun depan konstruksi semua seksi sudah full speed. Target operasional kontraktual memang pertengahan 2019, tetapi sesuai permintaan presiden saat kunjungan lapangan, diminta operasional 2018,” ujarnya.
Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadie Moerwanto menyatakan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan pinjaman China untuk seksi I. Namun, China mensyaratkan ketersediaan lahan minimal 60% untuk dapat dicairkan, sementara saat ini lahan yang tersedia baru 30%.
“Saya lagi negosiasi, karena saya tidak mau, lama kalau nunggu lahan 60%. Saya harus mengondisikan untuk menganggarkan kekurangannya untuk 2017,” ujarnya.
Dia mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa mengandalkan dana LMAN lantaran belum terbentuknya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk ruas tersebut. Karena itu, dia menyatakan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran pengadaan lahan tersendiri di bawah Ditjen Bina Marga pada Tahun Anggaran 2017.
Selanjutnya dia berharap pelelangan investasi untuk tiga seksi terakhir segera mendapatkan pemenangnya, sehingga BUJT untuk ruas tol Cisumdawu segera terbentuk. Dengan adanya BUJT, diharapkan biaya pengadaan lahan dapat ditalangi terlebih dahulu dengan target 60% pada tahun depan, sehingga konstruksi baik untuk seksi porsi pemerintah maupun badan usaha dapat segera dimulai.
Sebelumnya Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menyatakan pihaknya tengah mengevaluasi dokumen penawaran dari peserta lelang tol Cisumdawu. Kedua peserta itu antara lain PT Citra Marga Nusaphala Persada (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Menurutnya, penetapan pemenang lelang akan dilakukan dalam waktu dekat, dan penandatanganan kontrak investasi dilakukan pada akhir tahun.
