Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Logistik Indonesia mengimbau pemerintah untuk realistis dalam menyusun proyek Rumah Kita guna menunjang tol laut dengan memberi target penurunan biaya logistik.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menyatakan proyek Rumah Kita dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus menyusun target yang jelas.
“Program Rumah Kita ini harus jelas. Berapa biaya logistik yang bisa dihemat, dan caranya bagaimana? Jangan hanya membuat wacana yang kelihatan bagus tanpa ada perhitungan yang jelas,” ungkap Zaldy kepada Bisnis, Rabu (16/11).
Menurutnya, proyek Rumah Kita yang rencananya melibatkan beberapa BUMN antara lain; PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) beserta anak perusahaan IPC, PT Multi Terminal Indonesia (MTI), PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), PT Rajawali Nusindo yang merupakan bagian dari RNI Group, dan PT Perikanan Nusantara (Persero) harus mempertimbangkan kinerja tiap perusahaan.
Dia menerangkan, banyak program dari pemerintah dan BUMN yang tidak berjalan mulus atau bahkan cenderung stagnan. Misalnya; kapal ternak, toko tani dari Kementerian Pertanian.
Adapula beberapa memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani oleh BUMN dalam mengurus logistik masih belum rampung. Dia juga menyebut misalnya PT Pos Indonesia dan beberapa BUMN logistik dalam hal sinergi, belum berjalan optimal.
“Jangan sampai BUMN hanya menghambur-hamburkan uang negara, karena kalau sampai rugi maka rakyat yang menanggung beban pajaknya,” tuturnya.
Ada lima wilayah yang akan dikembangkan sebagai kawasan Rumah Kita yaitu; Natuna, Merauke, Larantuka, Rote dan Manokwari. Program Rumah Kita merupakan hasil rapat yang dilakukan antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Perhubungan dan semua BUMN terkait pada 7 November lalu. Rencananya, uji coba program Rumah Kita ini akan diimplementasikan pada akhir 2016.
Zaldy mengingatkan bahwa beberapa program konektivitas dan peningkatan produksi antar pulau yang masih harus diperhatikan adalah masalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut Zaldy sejumlah titik pengoperasian KEK di beberapa daerah masih mengalami masalah pembebasan lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
