Rosan Menyarankan Pemerintah Jual Proyek Infrastruktur Milik BUMN

Bisnis.com, JAKARTA -  Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menyarankan kepada pemerintah agar menjual beberapa proyek infrastruktur yang sudah selesai serta dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dijual kepada pihak swasta.

"Mesti ada terobosan dari pemerintah, jual aset, kasih kepada pengusaha, saya yakin akan laku, dan jualnya juga bukan jual rugi, itu mekanisme jual untung," kata Rosan Roeslani usai membuka Rapat Kerja Nasional Kadin Bidang Perhubungan di Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Ia menyarankan agar penjualan termasuk aset dan cash flow-nya, dengan begitu BUMN penjual bisa dapat dana dari kemudian bisa untuk membangun proyek infrastruktur lainnya. Dengan ini ia yakin pembagunan percepatan infrastruktur bisa dicapai.

Rosan mencontohkan aset yang dijual adalah misalnya jalan tol, yang dimiliki oleh Jasa Marga dan sudah jadi, untuk dijual. Alasan tersebut adalah karena resiko pembangunan sudah ada dan cash flow juga sudah berjalan, jangka waktu sudah pasti serta jelas, maka pengusaha bisa memperhitungkan.

Selain itu, ia juga menyarankan adanya perubahan dari Permen Kementerian Keuangan yang mencakup pembiayaan portofolio, pensiun dan asuransi jiwa, menurutnya hal tersebut pantas untuk direvisi.

Karena untuk investasi langsung dalam peraturan tersebut pembatasannya kurang lebih hanya lima persen dari total dari dana yang dikelola terkait uang pensiun dan asuransi jiwa. Jika bisa diperbesar hingga 40 persen akan sangat signifikan dana yang bisa digulirkan.

"Pensiun dan asuransi ini adalah pendanaan jangka panjang, daripada hanya di bank, jika dialihkan ke infrastruktur malah lebih tepat," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartato juga mendorong agar terwujudnya sistem rangkaian moda transportasi Indonesia yang efisien dan terintegrasi berskala nasional.

"Biaya transportasi dalam satu rangkaian distribusi barang atau produk masih menjadi komponen yang besar dalam struktur total biaya logistik. Oleh karena itu integrasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita.

Dalam agenda Rapat Kerja Nasional tersebut ia juga menyampaikan bahwa efisiensi transportasi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang berarti penciptaan lapangan kerja baru yang dampaknya tentu bermuara guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat luas.

Tol laut menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah yang dilatarbelakangi disparitas harga yang tinggi antara wilayah barat dan timur.

Secara prinsip Carmelita mengatakan jika tol laut merupakan penyelenggaraan angkatan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Jawa terutama Tanjung Priok dan Surabaya sebagai pusat sentra produksi ke pelabuhan luar Jawa dari Sumatera hingga Papua dengan memaksimalkan penggunaan kapal laut.

"Program tol laut kami harapkan dapat menempatkan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem transportasi nasional. Kami juga berharap agar sistem yang diberlakukan itu benar, rapat sasaran serta memperhatikan pasar. Perlu ada pengkajian lebih lanjut terkait efisiensi," katanya.