Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama tujuh kementerian lain sepakat merevitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) untuk menghadapi ancaman kelangkaan air di Indonesia, di Kantor Kementerian PUPR, Senin (14/11/2016).
Acara penandatanganan pelaksanaan revitalisasi tersebut dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing kementerian yakni Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan GN-KPA dicanangkan pertama kali di Istana Negara pada 2005.
Menurutnya,gerakan revitalisasi tidak cukup hanya dengan delapan kementerian tersebut, melainkan harus melibatkan peran serta masyarakat seperti komunitas peduli sungai atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar hasilnya maksimal.
“Tanpa peran masyarakat, LSM, komunitas pencinta sungai, saya kira revitalisasi GN-KPA tidak bisa efektif,” ujarnya, Senin (14/11/2016).
Dia menambahkan, Kementerian PUPR akan membentuk tim kerja yang akan membuat rencana pelaksanaan untuk jangka pendek 1-2 tahun terutama dalam menyelamatkan daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Indonesia dengan pola 1 DAS 1 fokus penanganan.
“Program revitalisasinya yang terfokus. Batasannya tetap DAS, namun fokus penanganannnya bisa berbeda-beda. Tidak semua harus dilakukan reboisasi, namun ada juga yang pembenahan cara cocok tanam (di hulu DAS), penanganan erosi maupun pengendalian aliran permukaan [run-off],” jelasnya.
Menteri Basoeki juga menyampaikan keprihatinannya terkait bencana yang terjadi akibat air seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dia menilai, pertanian tanaman satu musim seperti palawija di pegunungan dengan kemiringan 40 derajat mengakibatkan tanah tidak bisa menahan air sehingga berdampak pada saluran irigasi yang semakin cepat dangkal akibat sedimentasi tanah yang terbawa aliran air.
Menurutnya, salah satu sasaran dari GN-KPA ini adalah melakukan pemulihan terhadap 108 DAS kritis dengan prioritas sebanyak 15 DAS sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
